Banten Hits – Bendahara Desa yang juga merupakan ujung tombak penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan Desa diwajibkan memahami azas pengelolaan keuangan Desa.
Setidaknya, ada 9 poin yang merupakan azas dari pengelolaan keuangan yang wajib dipahami para bendahara Desa, diantaranya, tertib, transparan, efisien, ekonomis, efektif, adil, patut atau wajar, tanggungjawab, dan manfaat.
“Dalam pembangunan Desa itu kan tentu menggunakan uang negara yang harus jelas pertanggungjawabannya,” kata Kasubid Keuangan dan Aset Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Kabupaten Tangerang, Cucu Abdurrosyied, di sela pelatihan khusus dalam mengelola keuangan terhadap 246 bendahara Desa se Kabupaten Tangerang, di Hotel Yasmin, Senin (12/10/2015).
Cucu menjelaskan, bimbingan teknis tersebut dinilai sangat tepat untuk meningkatkan kreatifitas para bendahara Desa dalam mengkreasikan pengetahuannya pada saat mengelola keuangan yang nantinya diimplementasikan dalam pembangunan Desa.
Dalam bimbingan teknis tersebut, Pemkab Tangerang menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, diantaranya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ada 6 kelas yang kami buka untuk pelatihan ini. Diharapkan, dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Apalagi jika melihat tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik,” urainya.
Lebih lanjut Cucu menjelaskan, permasalahan yang kerap dihadapi oleh para aparatur Desa adalah kurangnya pendalaman dan pemahaman teknis saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Untuk itu, ia berharap setelah adanya materi pemahaman pengelolaan keuangan dan pengelolaan APBDes tidak ada lagi yang tidak paham tentang perencanaan pembangunan Desa. (Nda)
