Connect with us

METROPOLITAN

Layanan Pembuatan KTP di Lebak Dihentikan

Published

on

Banten Hits – Sedikitnya 4.000 Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum bisa dicetak oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak. Pasalnya, sudah lebih dari dua pekan tinta, film dan klining kit untuk pembuatan KTP yang dibiayai pemerintah pusat telah habis.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak Asep Komar Hidayat mengatakan, sejak dua pekan ini layanan pembuatan KTP di instansi yang dipimpinnya berhenti.

“Sampai hari ini pengajuan untuk pembuatan KTP sudah mencapai 4.000 lebih, dan hingga kini masih belum bisa kami cetak,” kata Asep kepada Banten Hits, Senin (2/5/2016).

Menurutnya, pengadaan logistik untuk pencetakan seluruh dokumen kependudukan dibiayai oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk membantu terkait anggaran dan itu tertuang dalam peraturan.

BACA :  PMII Stasiman Salurkan Bantuan Korban Longsor di Bojongmanik Pandeglang

“Kami sebebarnya sudah mengajukan permohonan atau permintaan logistik KTP yang habis. Tapi sampai saat ini belum direalisasikan,” ujarnya.

Kata Asep, dengan terhentinya pelayanan pembuatan KTP ini akan membuat kegaduhan pada masyarakat, Karena, KTP merupakan kartu untuk berbagai macam persyaratan baik dipemerintahan, swasta, sekolah sampai fakultas.

“Bagi masyarakat yang belum bisa membuat KTP, kita berikan KTP sementara. Tapi memang tdk berlaku untuk persyaratan legal seperti pengajuan kredit ke Bank,” ucap Asep.

Sementara Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyayangkan, terhadap terbengkalainya layanan pembuatan KTP pada Disdukcapil. Menurut Iti, pihaknya mendapatkan surat edaran dari Dirjen Kementerian Disdukcapil agar daerah menanggualangi dengan menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). 

BACA :  Dua Kali Disuntik Vaksin COVID-19, Sekda Banten Bilang Begini

Namun, kata Iti, pihaknya tidak berani menggunakan dana BTT untuk menanggulangi logistik KTP. Karena, dana BTT untuk hal yang memang mendesak yang sifatnya bencana.

“Selain itu juga kita akan menabrak peraturan dan UU tentang penggunaan dana BTT. Kami berharap penganggaran Disdukcapil harus dievaluasi, karena jika tidak akan terus seperti ini,” papar Iti. (Rus)

 



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler