Banten Hits – Napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) meminta agar Pemerintah merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pasalnya, PP tersebut dinilai menyulitkan para warga binaan, terutama yang tersangkut kasus Narkoba untuk mendapatkan remisi.
Keinginan tersebut disampaikan napi di Lapas Anak dan Wanita Kelas IIB Tangerang di sela-sela kunjungan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Jumat (24/6/2016),
“PP 99 menyulitkan kami mendapat remisi, jadi kami berharap PP ini direvisi atau dihapus,” kata Dona Sofianti, salah satu warga binaan di Lapas Wanita Kelas IIB Tangerang.
BACA: Begini Pesan Khofifah kepada Warga Binaan di Lapas Wanita Tangerang
Menurutnya, jika remisi sulit diperoleh, maka semakin lama pula para Napi menghirup udara bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga.
Apalagi kata Dona, banyak para wanita warga binaan di Lapas tersebut yang mempunyai anak.
“Semoga, suara hati kami ini bisa disampaikan oleh Ibu Mensos ke Pemerintah,” harapnya.
Selain berharap PP direvisi, para warga binaan juga berharap disediakan fasilitas tempat bermain anak. Pasalnya, tak sedikit warga binaan yang harus mengurus bayinya di dalam Lapas lantaran tidak diterima oleh keluarganya.
“Mudah mudahan bisa difasilitasi dan kita juga minta ada jam kunjungan khusus anak-anak, karena anak tidak selalu bisa datang mengikuti jadwal kunjungan Lapas karena harus sekolah,” harapnya.
Menanggapi harapan itu, Khofifah mengaku akan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
“Soal PP harus dikoordinasikan antar Kementerian, tapi saya pasti sampaikan,” katanya.(Nda)
