Banten Hits – Jelang perayaan HUT Republik Indonesia 17 Agustus, pedagang bendera dan umbul-umbul merah putih dipastikan mulai marak menghiasai sudut-sudut kota, tak terkecuali di Kota Cilegon.
Namun, karena dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Satpol PP setempat melarang para pedagang menjual bendera maupun umbul-umbul tersebut di sepanjang trotoar jalur protokol kota.
“Keberadaan mereka (pedagang bendera-red) sudah sangat mengganggu pejalan kaki dan keindahan kota. Trotoar itu kan hak pejalan kaki, jadi pedagang dilarang menjual dagangannya di situ,” kata Kasi Pembinaan Personel Satpol PP Cilegon, Adang Wahyudin, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (2/8/2016).
Tak hanya kepada para penjual bendera, larangan tersebut juga ditujukan kepada pedagang lain yang menjual dagangannya dengan memanfaatkan trotoar.
“Termasuk PKL dan warung yang manfaatin trotoar kita tertibkan juga. Intinya, trotoar dilarang jadi tempat jualan,” tegasnya.
Pantauan Banten Hits, penertiban terhadap para PKL dilakukan mulai dari Simpang Tiga hingga Pondok Cilegon Indah (PCI).
Adang memastikan tidak ada penyitaan yang dilakukan petugas terhadap para pedagang. Namun, jika tetap membandel, pihaknya tidak akan segan untuk mengangkut barang dagangan milik para pedagang.
“Mereka ini kan pedagang musiman, kasihan kalau dagangannya kita sita. Tapi, kalau masih bandel terpaksa kita ambil tindakan tegas, kita sita barang dagangannya,” tegasnya.
Sementara itu, Yandri, salah seorang penjual bendera menyangkan penertiban yang dilakukan petugas. Menurutnya, berjualan bendera tidak akan lama, sehingga tidak perlu ditertibkan.
“Paling lama kan sampai 20 Agustus, musiman enggak harus lah ditertibin,” kata Yandri yang berdagang di atas trotoar depan Masjid Agung Cilegon.(Nda)
