Banten Hits – Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di Pendopo Gubernur Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (11/10/2016).
Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, pelibatan KPK dalam penyusunan RPJMD diharapkan bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta terbangun sinergitas antar-kota dan kabupaten dengan Provinsi Banten.
BACA JUGA: Cegah Korupsi, KPK Kawal Pembangunan di Banten
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, langkah Pemprov Banten menggandeng KPK dalam penyusunan RPJMD 2017-2022, membuat Kota Tangerang semangat untuk lebih baik.
“Buat Kota Tangerang menjadi semangat bagimana ke depan Kota Tangerang bisa melakukan sebaik-baiknya yang penting ada kerja sama yang produktif untuk membangun sinkronisasi kegiatan pembangunan ini, karena jangan sampai instansi-instansi multitafsir dalam kaitan aturan. Yang dimohon oleh Kota Tangerang agar lebih baik lagi bukan hanya monitoring yang dilakukan oleh KPK dan BPKP, tapi juga pendampingan dalam pembangunan sehingga setiap permasalahan yang dihadapi itu dicari jalan keluar agar pembangunan ini tidak terhambat,” kata Arief kepada Banten Hits di sela-sela acara.
Wali kota yang dikenal sebagai pelopor penerapan konsep kota cerdas di Provinsi Banten ini menilai, komunikasi antara Kota Tanggerang dengan Pemprov Banten sudah sangat baik, namun ia meminta Pemprov Banten untuk terus meningkatkan supaya lebih baik lagi.
“Ya, komunikasi. Mungkin saat ini koordinasi cukup baik, tapi perlu ditingkatkan lagi apalagi Provinsi Banten ini wakil pemerintah pusat, maka ia fungsinya lebih dari koordinasi kabupaten kota,” ucapnya.
Dalam melakukan percepatan pembangunan di Banten, Arief berharap penuh dukungan Pemprov Banten dan meminta pendampingan BPKP dan KPK agar pembangunan berjalan lancar.
“Saya juga tadi cerita masalah genangan masalah banjir. Ini juga kan akibat dari Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Ini perlu dicari solusinya, dan untuk melakanakann percepatan pembangunan juga perlu dukungan dari Provinsi Banten, khususnya pendampingan dari BPKP, KPK, dan BPK semua bisa terlibat agar roda pembangunan ini berjaan lebih baik,” pungkasnya.(Rus)
