Pandeglang – Hasil penelitian Badan Pusat Statisitik (BPS) Banten menyebutkan angka kemiskinan di Pandeglang naik, bahkan menempati rangking teratas dibanding kabupaten/ kota di Provinsi Banten pada 2017.
Angka kemiskinan di wilayah yang dipimpin Irna Narulita-Tanto Warsono Arban ini pada 2016 hanya menyentuh 9,6 persen, namun menjadi 9,74 persen pada 2017.
Irna meragukan data BPS Banten tersebut. Dia menyebut akan melakukan kroscek supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghitung angka kemiskinan di Pandeglang.
“Nanti kita harus kroscek, jangan sampai salah menghitung angka. Saya enggak ngerti sama BPS kadang-kadang kan rilisnya di akhir (tahun). Begitu juga dengan data stok pangan dari Kementan (Kementrian Pertanian). Kementan bilang A dari BPS B. Kalau kami melihat dari data statistik internal kami enggak mungkin meningkat,” kata Irna menanggapi data BPS Banten, Kamis, 5 April 2018.
Peningkatan Angka Kemiskinan Hal Mustahil
Irna meyakini, angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan, apalagi saat ini banyak bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat, Provinsi Banten, juga Pemkab Pandeglang untuk warga miskin di Kabupaten Pandeglang.
Jika mengacu pada program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan, bupati perempuan pertama di Pandeglang yang juga istri elit PPP Dimyati Natakusuma ini menganggap mustahil angka kemiskinan di wilayahnya meningkat.
“Banyak bantuan yang dikucurkan untuk warga miskin mulai dari APBN, APBD Provinsi. Pembangunan untuk RTLH aja sekitar Rp 29 miliar, belum lagi dari APBD kami. Sehingga kalau dihitung-hitung dari Bappeda dan Diskominfo, angka itu menurun sekitar 0,7 persen,” ujarnya.
Irna mengaku pada tahun ini ingin bekerjasama dengan BPS, agar pertumbuhan ekonomi dihitung 3 bulan sekali, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.
“Pak presiden mintanya pertumbuhan ekonomi dihitung tiga bulan sekali, jangan di akhir (tahun). (Sementara) BPS biasanya ngitung di akhir (tahun),” ucapnya.(Rus)
