Serang – Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Untirta menyebut Untirta kampus peradaban sejuta masalah. Hal tersebut diungkapkan saat menggelar aksi unjuk rasa di kampus mereka yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta, KM 4 Pakupatan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu, 2 Mei 2018. Aksi digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Menurut mahasiswa, beragam persoalan yang ada di Untirta darurat untuk segera dibenahi, terutama persoalan dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh pihak jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Faktultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untirta dalam perkuliahan Internship kepada mahasiswa sebesar Rp 2,1 juta dan pungutan kartu perpustakaan kepada mahasiswa.
“Maraknya praktik pungutan liar di lembaga pendidikan tinggi, khususnya di Untirta yang dilakukan oleh salah satu oknum kampus pada sarana dan prasarana, seperti kartu perpustakaan yang berbayar sebagai pelayanan akademik dan mata kuliah internship di jurusan PLS Untirta yang harus membayar lagi di luar UKT sebesar Rp 2,1 Juta,” ungkap Ketua BEM Untirta Muhammad Fadli.
Pungutan yang dibebankan kepada mahasiswa, ungkap Fadli, jelas tak sesuai Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 yang menyatakan, tidak boleh ada pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Fadli juga menyebut, pendidikan layak yang berkualitas di Untirta terhambat dengan berbagai fasilitas pelayanan akademik yang tidak layak dan tidak memadai seperti kurangnya kapasitas ruangan kelas, Wifi gratis.
“Melihat permasalahan mengenai pemberlakuan uang SPI (Sumbangan Pengembangan institusi) seharusnya tidak perlu diberlakukan melihat tidak ada signifikasi pengembangan yang ada di Untirta setelah 2 tahun pemberlakuan SPI ,”terangnya.
Dengan demikan, dalam Hardiknas kali ini, lanjutnya, menjadi Lamparan keras bagai civitas akademika bahwasanya permasalahan pendidikan dikampus Unirta sangat darurat untuk segera dibenahi.
Sembilan Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi Hardiknas di Kampus Untirta, KBM Untirta menyampaikan sembilan tuntutan, di antaranya menolak Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), meminta transparansi dan menolak hutang atas pembangunan kampus sindangsari, menolak pungutan Liar (Pungli) pada pelayanan akademik dan sarana prasarana, menuntut Untirta dalan sistem Penetapan Penggolongan UKT dengan tepat sasaran, menghapuskan jam malam, mewujudkan fasilitas kampus yang layak dan memadani, mewujudkan integritas dan tingkatkan kuantitas tenaga pengajar di Untirta, hentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Untirta dan wujudkan kebebasan berpendapat dan berapresiasi.
“Peliknya permasalahan di Untirta menjadi contoh yang buruk untuk pendidikan. Anomali terjadi secara jelas di pendidikan tinggi yaitu kampus negeri tersohor di Provinsi Banten. Karut-marut program pendidikan yang dicanangkan menjadi salah satu contoh nyata masih buruknya sistem di pendidikan tinggi,” pungkasnya.
Terkait aksi mahasiswa ini, Rektor Untirta Profesor Sholeh Hidayat memberi tanggapan kepada Banten Hits melalui pesan WhatsApp.
Sholeh membantah pungutan mata kuliah internship di jurusan PLS Untirta tersebut masuk dalam kategori pungli, pasalnya uang yang diambil dari 56 mahasiswa digunakan untuk keperluan mahasiswa sendiri.
Sholeh mencontohkan kegiatan kuliah internship sama dengan kegiatan saat mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat yang lazim disebut Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), di mana semua kebutuhan tersebut ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Menurut Sholeh, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) ada yang digunakan universitas dan fakultas beroientasi pada peningkatas status akreditasi.
“Silahkan tanyakan ke dekan fakultas masing-masing. Biaya pengembangan Untirta dari lender IDB adalah pinjaman negara. Banyak PTN yang ingin mendapat pembiayaan SPT ini. Kok aneh malah mahasiswa disuruh menolak dan soft program sudah berjalan, menyekolahkan 21 dosen S3 di luar negeri,” ungkap Sholeh.
Kemudian soal fasilitas kampus, Sholeh mengatakan, rehabilitasi gedung lama tiap tahun dilakukan termasuk kursi dan AC.
“Tapi mahasiswa juga harus punya tanggung jawab. Jangan hanya pandai menuntut. Jangan menjadi orang mempermasalahkan masalah tapi bagaimana kita berpikir memecahkan masalah. Kalau hanya mempermasalahkan masalah bukan mahasiswa juga bisa,” cetus Sholeh.
“Ingin fasilitas layak anggaran negara terbatas pemerintah memfasilitasi pinjaman ke IDB sebagai solusi kok ditolak mahasiswa lalu apa jalan keluarnya? Jika mengandalkan dari APBN apalagi PNBP butuh waktu lama. Meningkatan mutu dosen yang berjalan studi lanjut ke S2 dan S3 dalam dan LN (luar negeri),” tambanya.
Sholeh juga meminta kepada mahasiswa supaya menunjukkan mahasiswa yang dikriminalisasi.
“Tunjukan kepada rektor siapa mahasiswa yang dikriminilisasi dan didiskriminalisasi. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak dilarang sepanjang santun, beretika dan beradab sesuai warga masyarakat ilmiah,” pungkasnya.(Rus)
