Serang – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 resmi diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan PKPU tersebut, maka mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual dan koruptor resmi tak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.
Terbitnya aturan tersebut mendapat tanggapan positif dari banyak pihak. Namun, tak sedikit juga yang tak setuju dan berencana akan menggugatnyta ke Makhamah Agung (MA).
BACA JUGA: PDIP Banten soal Larangan Mantan Koruptor Nyaleg: KPU Lampaui Batas Fungsi
Aktivis Banten dari Komunitas Soedirman (KMS) 30 Faqih Hilmi menyambut baik PKPU tersebut. Menurutnya, PKPU memang seharusnya menjaga dan membatasi orang-orang yang tidak mumpuni secara kapasitas, pemikiran dan pengalaman dalam mencalonkan diri sebagai seorang legislatif.
“Yang paling penting adalah harus jadi suri teladan yag baik bagi publik. Kalau tidak bisa memberikan sikap dan perilaku yang baik pada publik, apalagi citra yang sudah terbangun di mata publik buruk, ini akan menimbulkan ketidak percayaan terhadap yang sudah jelas dan terbukti melakukan praktik korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak,” papar Hilmi, Minggu (8/7/2018).
Menurut Hilmi, meski menuai pro kontra, namun aturan yang dikeluarkan itu dinilai sebagai upaya menciptakan wakil rakyat yang mempunyai integritas. Terkait dengan adanya rencana gugatan, Hilmi melihat hal itu bagian dari upaya yang ditempuh agar PKPU tersebut dihapus.
“Itu wajar, karena yang mempersoalkannya karena hak nya terancam, makanya strategi apapun dilakukan,” katanya.
BACA JUGA: Perbaiki Jalan, Warga Pandeglang: Uang Pembangunan Habis Dimakan Koruptor
Sementara itu, Divisi Teknis KPU Banten, Masudi menjelaskan, di luar tiga kategori tersebut, mantan narapidana kasus umum diperbolehkan namun dengan syarat harus mengungumkan ke publik.
“Sepanjang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, dia sudah menjalani itu dan mengumumkanya ke publik bahwa saya narapidana pelaku ini, itu harus dia umumkan ke publik lewat media masa,” kata Masudi.(Nda)
 Nomor 20 Tahun 2018 resmi diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan PKPU tersebut, maka mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual dan koruptor resmi tak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.){kind=link}