Pandeglang – Tenaga pendamping program seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Masyarakat Banten Bersatu (Jamsosratu), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diminta mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai calon legislatif (caleg).
“Harus mengundurkan diri, jangan sampai fasilitas negara dijadikan sarana untuk kampanye mereka,” Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang Tati Suwagiharti, Senin (20/8/2018).
BACA JUGA: Kemensos Ingatkan Pendamping PKH soal Larangan Rangkap Pekerjaan
Sejauh ini kata Tati baru ada tiga pendamping (TKSK) yang sudah melaporkan pencalonanannya sebagai caleg. Padahal, informasi yang didapay masih ada pendamping program lainnya yang juga maju di Pileg 2019.
“Padahal sering ketemu sama saya, tapi diem-diem aja,” ujarnya.
Larangan tersebut ujarnya dipertegas oleh Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.J/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap pekerjaan.
Senada dengan Dinsos, Panwaslu Pandeglang juga meminta pendamping yang nyaleg mengungdurkan diri.
“Jika mereka masih aktif sebagai pendamping yang dikhawatirkan adalah menyalahgunakan jabatan dan anggaran untuk kepentingan kampanye. Sebagai jiwa kontenstan, harus berjiwa sportif dan taat aturan, dan akan lebih baik bila kawan-kawan pendamping yang masih aktif mengundurkan diri,” imbau Ketua Panwaslu Pandeglang, Karsono.(Nda)
, Jaminan Sosial Masyarakat Banten Bersatu (Jamsosratu), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diminta mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai calon legislatif (caleg).){kind=link}