Lebak- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengunjungi Kabupaten Lebak, Kamis, 21 Maret 2019. Tujuannya untuk memastikan agar seluruh masyarakat Kabupaten Lebak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.
Diwakili Amiruddin Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM terlebih dahulu mengunjungi KPU Lebak sebelum berdiskusi dengan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya di gedung negara.
Baca Juga: Komnas HAM Nilai Pemda Lalai Dalam Berikan Izin Pabrik Petasan di Kosambi
Amiruddin meminta agar Pemkab Lebak bisa bekerjasama dalam mensukseskan Pemilu salah satunya dengan menerbitkan 2000 eKTP yang belum tercetak namun sudah mengikuti perekaman.
“Ya kita minta sebelum pemilu 2000 orang yang sudah merekam itu segera diterbitkan eKTPnya,”kata Amiruddin saat berdiskusi.
Amiruddin mengaku yang menarik perhatian Komnas HAM juga ada di masyarakat suku baduy, meskipun belum pernah menemukan adanya permasalahan pesta demokrasi namun karena kepercayaan yang dianut masyarakat baduy membuatnya ingin memastikan agar pelaksanaanya bisa berjalan dengan lancar.
“Fokus kita memang Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan Masyarkat Adat Suku Baduy, kita ingin semuanya mendapatkan hak yang sama,”tegasnya.
Semengara Komisioner KPU Banten, Masudi mengaku Kabupaten Lebak jadi perhatian khusus, lantaran terindikasi adanya persoalan pemilih karena pernah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibeberapa TPS pada Pemilu lalu.
“Lebak itu tenang di atas namun gejolak dibawah,”ucapnya.
Dilain pihak Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyakinkan bahwa Pemilu di Lebak akan berjalan dengan aman dan damai, Bupati mengatakan bahwa selama ini tidak terjadi gesekan meskipun pilihan berbeda.
Terkait pelaksanaan rekapitulasi suara di TPS yang diperkirakan akan memakan waktu sampai malam, Iti mengintruksikan jajarannya agar mengantisipasi dengan fasilitas penerangan.
“Terutama di Baduy, karena belum masuk listrik PLN maka saya menginstruksikan untuk menyediakan petromak. Pemda tidak menyediakan genset karena ada aturan adat yang tidak memperbolehkan menggunakan genset sebagai alat penerangan di Wilayah Adat Baduy,”pungkasnya.
Editor: Fariz Abdullah
