Connect with us

METROPOLITAN

Musrenbang RKPD Tahun 2020 Terapkan Isu Infrastruktur dan Kemiskinan, Pemkab Pandeglang Gagal Move On?

Published

on

Bupati Pandeglang ketika membuka kegiatan Musrenbang-RKPD Tahun 2020. (Engkos Kosasih/BantenHits).

Pandeglang- Pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrenbang-RKPD tahun 2020 di Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis, 21 Maret 2019.

Kegiatan yang langsung dibuka Bupati Pandeglang Irna Narulita tersebut menetapkan lima isu strategis yang sebagian besar masih mengadopsi program tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dua isu strategis seperti Pendidikan dan Kesehatan tak dimasukan dalam Musrenbang-RKPD tahun 2020 yang dilaksanakan Kota Badak ini.

Kelima isu tersebut yakni persoalan kualitas dan kuantitas infrastruktur, kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan. Sementara dua isu lain, yakni masalah tingkat pengangguran, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya paska tsunami.

Namun demikian menurut Irna Narulita, kedua isu itu tetap menjadi prioritas pemerintah. Hanya saja, kini keduanya diselipkan dalam kelompok isu lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi, sosial, dan budaya.

“Itu (pendidikan dan kesehatan) tidak kami tinggalkan karena dua hal itu program primadona dan unggulan. Tapi hal itu tercermin dalam IPM, kualitas, kemiskinan, pengangguran. Jadi memang secara holistik,”kata Irna.

Bahkan, kata Irna alokasi anggaran untuk pendidikan disebutnya tetap diangka 20 persen dari APBD Pandeglang.

“Meski tidak tercantum, kami tetap memprioritaskan kedua program tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Musrenbang RPJMD 2019-2024, Bupati Lebak: Saya Tidak Main-main Jadikan Pariwisata Gerbong Lokomotif Pembangunan!

Irna menjelaskan, kini untuk menuntaskan persoalan di Pandeglang tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu instansi, namun perlu ada sinergi. Maka keterlibatan beberapa OPD diperlukan dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan kesehatan.

“Dalam penyelesaian itu, harus terintegrasi dengan beberapa OPD. Di tengah anggaran terbatas, tapi kami harus maksimal mengatur untuk mewakili semua persoalan. Maka harus dikerjakan secara keroyokan dengan berbagai OPD, tidak bisa hanya 1 OPD,”ujarnya.

Editor: Fariz Abdullah

Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Trending