Serang – Laporan Badko HMI Jabodetabeka-Banten terkait dugaan korupsi penggunaan dana pendidikan pada APBD Banten 2017-2018 di Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten Kamis, 2 Mei 2019 lalu masih belum diketahui tindaklanjut penanganannya.
Sekretaris Umum Badko HMI Jabodetabeka-Banten Ridho Anhar mengaku sangat kecewa dengan kinerja Kejati Banten yang dinilai tidak serius menangani kasus korupsi di Banten.
“Kasus ini sudah dilaporkan ke kejaksaan, KPK dan Bareskrim Polri tapi sampai sekarang masih tidak jelas hasil akhirnya. Kami kecewa dengan kinerja Kejati Banten yang terlihat seperti tidak serius menanggapi laporan kami soal korupsi di Banten,” kata Ridho melaui keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp, Sabtu 27 Juli 2019.
BACA JUGA: Diduga Korupsi Berjamaah, 12 Orang Dekat Gubernur Banten Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Ridho mengancam, jika tidak ada juga kejelasan atas dugaan kasus korupsi di Banten yang dilaporkan kepada Bareskrim, KPK dan Kejati Banten, HMI Jabodetabek-Banten akan melakukan demontrasi di depan Istana Presiden.
“Kami akan gelar demonstrasi di depan Istana Presiden, jika kasus korupsi yang diduga melibatkan banyak orang penting di Banten ini masih tidak ditanggapi serius oleh aparat negara,” pungkasnya.
Anggaran pendidikan di Banten yang didiuga dijarah elit di antaranya pengadaan komputer untuk ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SMA di Banten. Dua kali pengadaan komputer UNBK yakni 2017 Rp 40 miliar dan 2018 Rp 25 miliar diduga dikorupsi.
Selain anggaran pengadaan komputer UNBK, para garong anggaran juga diduga menjarah anggaran pengadaan lahan untuk sembilan SMA/SMK di Banten 2017 senilai Rp 40,8 miliar.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
