Pandeglang – Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pandeglang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pasalnya, selama Januari 2020, terjadi tujuh kasus kekerasan seksual anak.
Ironisnya, tingginya angka kekerasan seksual anak terjadi kala Kabupaten Pandeglang memyandang predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat pratama.
BACA JUGA: Usia sudah Uzur tapi Syahwat Masih Belum Kendur, Dadang Gagahi Dua Bocah di Pandeglang
“Miris dan prihatin, padahal Pandeglang saat ini sudah menyandang Status Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama. Ini Harus segera dilakukan evaluasi Program Perlindungan anak yang komprehensif,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pandeglang, Mujizat Gobang Pamungkas, Sabtu, 25 Januari 2020.
Pria yang kerap disapa Gobang ini mengungkapkan, awal tahun 2020 pihaknya sudah menangani tujuh kasus kekerasaan seksual terhadap anak. Hal ini, menurut Gobang sangat menghawatirkan, karena jka dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan tahun 2020 akan mengalami peningkatan kasus.
“Ini baru awal tahun kami sudah menangani tujuh kasus, jika kami melihat tahun 2019 kemarin jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 27 kasus,” jelasnya.
BACA JUGA: Ulama Palsu Asal Jakarta Gagahi Tiga Anak dan Janda Kaduhejo Pandeglang
Gobang juga menilai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pandeglang kurang sigap dalam menangani kasus kekerasan anak.
“Jangan-Jangan program yang selama ini dijalankan dinas terkait tidak efektif dan relevan dengan situasi dan zaman. Sebab berbicara penanganan kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak harus mulai dari hulu sampe ke hilir. Upaya upaya preventif harus lebih dikedepankan agar mampu menekan angka kekerasan di masa yg akan datang,” ujarnya.
Gobang mengaku, akan mendorong semua instansi di Kabupaten Pandeglang untuk ikut terlibat dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Karena jika hanya satu atau dua lembaga saja yang menangani kasus anak, maka angka kekerasan anak tidak akan terentaskan.
“Kami akan mendorong agar penanganan kasus kekerasan pada anak tidak hanya bertumpu pada satu instansi saja tapi melibatkan semua stakeholder. Mulai dari Muspida sampai tingkatan kepala desa,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
