Connect with us

Berita Utama

Pemerintah Diminta Jujur, Klaim BBM Satu Harga Ternyata Tidak Sesuai Fakta

Published

on

Pengisian BBM di SPBU

Foto Ilustrasi: Petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke mobil konsumen. (Dok. BantenHits.com)

Jakarta – Klaim Presiden Joko Widodo yang berhasil menetapkan BBM satu harga secara nasional tenyata tidak sepenuhnya benar. Faktanya di beberapa wilayah harga BBM masih berbeda. Semakin jauh suatu wilayah dari SPBU maka semakin mahal harga jual BBM yang berlaku.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Dalam RDP tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Pemerintah jujur mengenai klaim BBM satu harga. Jangan sampai di media bicara harga BBM sudah satu harga tapi fakta di lapangan harga masih berbeda-beda.

BACA :  Tiga Perampok Berpistol di Jalan Soleh Ali Kabur dari Kepungan Polisi

“BPH Migas harus meningkatkan pengaturan hilir migas secara lebih terpadu agar klaim tersebut bukan sekedar janji kosong,” tegas Mulyanto melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com.

Mulyanto meminta, Pemerintah Indonesia melalui BPH Migas melakukan intervensi dengan berbagai pendekatan agar kebijakan BBM satu harga dapat terwujud. Salah satunya dengan mendorong tumbuhnya lembaga penyalur BBM kecil, termasuk sub-penyalur dan SPBU mini.

“Kasihan masyarakat miskin di wilayah 3T, terluar, terdepan dan terpencil. Sudah sulit dapat BBM, harganya mahal pula,” tegas Mulyanto. 

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas 170 lembaga penyalur BBM satu harga, BPH Migas perlu juga menambah jumlah jaringan penyaluran Sebab jumlah jaringan penyalur yang ada sekarang dinilai masih terlalu sedikit. 

BACA :  Keluarga Tersangka Rusuh Pabrik Mayora Grup Datangi PN Pandeglang

“Cakupan wilayah yang harus dilayani sangat luas. Jumlah kecamatan di wilayah 3T saja ada sekitar 1.600 kecamatan. Belum lagi kecamatan di wilayah lain yang tidak termasuk 3T tapi masih sulit akses kegiatan perekonomian,” ujar Mulyanto. 

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler