Jakarta – Merujuk data analisis yang dirangkum Satgas Penanganan COVID-19, dua hari terakhir dalam pekan kedua Januari 2021, kasus aktif COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan signifikan, yakni lebih dari 123 ribu orang.
Padahal, awal bulan November 2020, kasus aktif di Indonesia tercatat yang paling rendah, yakni 12,12 persen dengan akumulasi angka 54 ribu orang. Kasus aktif COVID-19 adalah kasus positif COVID-19 di mana pasiennya masih menjalani perawatan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo saat bersama Menteri Agama Yaqut Qholil Choumas meninjau proses bongkar muat 15 juta dosis vaksin Sinovac yang baru saja tiba di Tanah Air melalui Bandara Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa, 12 Januari 2021.
Untuk menangani lonjakan kasus aktif COVID-19, Doni Monardo mengatakan, pemerintah telah meningkatkan kapasitas Bed Occupancy Rate (BOR) untuk menampung para pasien.
Namun hal itu masuk belum cukup membantu menyelesaikan persoalan pandemi. Oleh sebab itu, kunci dari upaya menekan angka kasus adalah dengan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan.
Doni meminta pemerintah daerah agar segera membentuk posko-posko COVID-19, yang diisi oleh unsur kolaborasi dari tingkat provinsi hingga di level kelurahan.
“Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dengan posko-posko mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa dan kelurahan,” kata Doni dalam keterangan resmi tertulis.
Dengan adanya posko tersebut, maka tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan lebih dapat ditingkatkan lagi, sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.
“Kita berharap penanganan COVID-19 di Tanah Air semakin membaik dengan kerja sama seluruh komponen dan kolaborasi gotong royong menjadi kekuatan bangsa,” harapnya.
Pernyataan Doni soal posko COVID-19, sebelumnya pernah disampaikan dalam Rapat Rencana Sosialisasi Program Vaksinasi Tahun 2021 di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.
Saat itu Doni Monardo meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk mengaktifkan kembali posko-posko COVID-19, guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat di tingkat kelurahan hingga mencakup RT dan RW.
Perlunya posko COVID-19 di daerah diaktifkan lagi didasarkan dari adanya perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah mulai berkurang. Hal itu pula yang menjadi penyebab angka kasus COVID-19 kembali naik di sejumlah daerah.
“Jadi mohon berkenan tahun anggaran baru, bapak dan ibu Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur bisa mengalokasikan dana untuk tersedianya posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan. Syukur kalau anggarannya cukup bisa sampai tingkat RT dan RW,” ujar Doni.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
