Serang – Polemik jabatan Sekda Banten telah usai dengan ditandai langkah Gubernur Banten Wahidin Halim menyurati Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Al Muktabar sebagai Sekda Banten lagi.
Al Muktabar sendiri terpantau sudah mulai beraktivitas kembali sebagai Sekda Banten menyusul keluarnya surat Gubernur Banten ke Presiden ini.
Usai polemik jabatan Sekda Banten, Pengamat Tata Negara, Yhanu Setiawan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus semakin fokus mengejar ketertinggalan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harmoni penyelenggaraan pemerintahan diperlukan utk mengejar capaian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan sebagai peta jalan untuk mewujudkan tujuan dari pembentukan Provinsi Banten,” kata Yhanu Setiawan kepada wartawan, Senin 7 Maret 2022.
Menurut Yhanu, polemik jabatan Sekda merupakan ujian kedewasaan para pemimpin birokrasi. Dan ujian itu telah selesai dilalui.
“Mereka mendapat apresiasi dari masyarakat atas permintaan masing-masing pihak yang berkonflik untuk saling meminta maaf dan berkomitmen untuk sama-sama membangun Banten,” ucap Yhanu yang juga Dosen di Universitas Lampung (Unila) ini.
Situasi beberapa bulan ke belakang di lingkungan Pemprov Banten yang relatif terbaca adanya disharmoni, lanjutnya, sepatutnya menjadi pelajaran, agar semua pihak kembali bekerja sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan-undangan.
Sendada, Rangga Galura Gumelar, Pengamat Komunikasi Media yang juga Dosen FISIP Untira mengatakan, Pemprov Banten perlu memperhatikan aspek komuniasi organisasi dan interpersonal dalam menjalankan pemerintahan, komunikasi organisasi yang saling membangun, menguatkan dan menegaskan visi pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan pada sisi komunikasi interpersonal agar tidak saling memelintir informasi sehingga tidak mengundang intrepretasi yang berlebihan, bahkan menimbulkan kecurigaan yang berujung saling menjatuhkan.
Menurut Rangga, saat ini para pejabat di Pemprov, terutama kepala daerah, sekda dan eselon dua agar menyaring informasi dan tidak melempar informasi kepada masyarakat dalam sebuah pendekatan yang dapat menyudutkan pemerintah secara kelembagaan dan secara personal.
“Jangan terjebak pada diksi dan narasi yang di dalamnya memiliki kepentingan pribadi ataupun golongan,” sarannya.
Dalam konteks ini, tambahnya, sudah saatnya media berperan sebagai implementasi kekuatan kedaulatan rakyat turut membangun dan memberikan informasi positif yang dapat menguatkan peran dan fungsi pemerintahan.
“Kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi, hendaknya tidak terulang kembali,” pungkas Rangga.
Editor: Fariz Abdullah
