Serang – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, resmi melaporkan soal LPSE yang mengumumkan proyek penunjukan langsung senilai Rp169,4 Miliar ke Dirkrimsus Polda Banten.
Laporan yang dilayangkan Kadis PUPR melalui surat nomor 602.1/030.2-DPUPR/2021 ini
karena DPUPR merasa dirugikan atas adanya informasi di website lpse.bantenprov.go.id
Dalam informasi tersebut, tahun ini Pemprov Banten akan membangun Jalan Palima – Baros dengan pagu anggaran sebesar Rp169.415.000.000 menggunakan metode penunjukan langsung.
Laporan ini juga melampirkan screenshot yang telah terbit di sistem LPSE.
“Dimana saya selaku Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang belum merencanakan melakukan proses paket tersebut oleh karena itu kami merasa dirugikan dengan kejadian tersebut,” ujarnya dalam surat laporan.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, namun ia belum bisa menjelaskan detail dan mengaku akan menelusuri laporan tersebut.
“Siap bang saya cek dulu yah,” singkatnya.
Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan informasi yang terbit di website LPSE tersebut adalah hoaks. Wahidin juga menuding ada akun gelap yang sengaja menayangkan informasi tersebut.
Namun pernyataan Gubernur langsung dibantah oleh Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas) pada Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Soerjo Soebiandono, dia memastikan, bahwa penunjukan langsung dalam LPSE milik Pemprov Banten tidak ada akun gelap.
“Gak ada (akun gelap-red) salah ketik doang hiuman eror tidak ada akun gelap,” tegasnya pada awak media melalui sambungan telpon, Rabu 17 Febuari 2021.
Editor : Engkos Kosasih
