Lebak- Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak, Senin, 27 Juni 2022.
Kabarnya, perjanjian dilakukan agar para pelaku usaha patuh dalam melaporkan kegiatan-kegiatan penanaman modal (LKPM).
“Ini terbukti dengan capaian realisasi investasi dan banyak pelaku usaha besar yang melaporkan LKPM setelah bersama kejaksaan ikut melakukan pengawasan. Misalnya PT Wika Serang-Panimbang dan Citra Maja Raya,” kata Kepala DPM Lebak, Yosep Mohamad Holis.
“Jadi nanti juga kalau kroscek ke lapangan pihak kejaksaan turun langsung mendampingi,”tambahnya.
Yosep berharap dengan adanya kerjasama ini bisa membuat para pelaku usaha semakin taat aturan.
“Kami harap para pelaku usaha patuh melapor LKPM di setiap periode dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan untuk iklim investasi yang baik,” kata Yosep.
Sementara Kejari Lebak, ST Hapsari mengatakan bahwa selain melakukan penegakan hukum, Kejari juga dapat memberikan bantuan hukum yang bersifat pertimbangan hukum pada instansi pemerintah yang membutuhkan.
Hal ini, menurut Hapsari, merupakan bukti hadirnya Kejaksaan Negeri untuk mendampingi dan melakukan mitigasi kemungkinan hukum yang dialami oleh dinas.
“Diharapkan dengan kerjasama ini dapat lebih mengoptimalkan dan mendukung program pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak,” kata mantan koordinator kejari Lebak ini.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lebak juga melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kesehatan dan DPUPR Kabupaten Lebak.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
 dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak, Senin, 27 Juni 2022.){kind=link}