Banten Hits – Ketua Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPW PAN Banten Khaerul Ritonga mengatakan, penolakan terhadap empat bakal calon formatur Musyawarah Daerah (Musda) V PAN Kota Tangerang bisa disebut sebagai pelanggaran lantaran sudah menjadi keputusan Rakernas.
Kata Ritonga, para peserta Musda seharusnya melihat kelanjutan dari pasal 19 AD/ART. Pasalnya, selain ayat 1, ada ayat 4 yang menyatakan jika kurang atau sama dengan 4 calon maka forum permusyawaratan bisa langsung menetapkan, dan tidak lagi meminta persetujuan.
“Saya melihat ada pelanggaran karena itu sudah keputusan rakernas. Kok mereka malah buat aturan sendiri. Kalau mereka menolak keputusan DPW bagi kita ini sudah offside,” tegasnya.
Ritonga menjelaskan, para peserta mempertanyakan keabsahan verifikasi pada bakal calon. Padahal, pihaknya sudah membacakan SK DPW PAN Banten tentang penetapan empat calon dari bakal calon formatur berdasarkan konstitusi hasil Rakernas PAN No 2 tahun 2015.
“Artinya DPW sudah menetapkan calon formatur sesuai persyaratan yang diverifikasi. Tapi pada saat dibacakan, teman-teman malah mempertanyakan keabsahan berdasarkan persayaratan dan tata cara penetapan formatur yang dilakukan. Padahal ini sesuai konsitusi dan aturan main partai,” ujar Ritonga yang juga sebagai anggota SC utusan DPW Bantenn ini.
Terkait dengan deadlocknya Musda, lanjut Ritonga, DPW akan mengambil alih, karena kepengurusan yang sekarang sudah demisioner.
“Kita punya waktu 14 hari untuk memutuskan langkah yang diambil dan dibahas dirapat harian DPW PAN Banten.” pungkasnya.(Nda)
