Banten Hits – Gubernur Banten Rano Karno menilai tak ada yang salah dalam mekanisme perizinan pengerukan pasir laut di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.
“Tidak perlu cari yang salah nanti silahkan di pengadilan,” ujar Rano usai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di Pendopo Gubernur, Rabu (20/4/2016).
BACA: Persatuan Rakyat Banten: Usut dan Adili Mafia Penambangan Pasir Laut!
Rano menerangkan, saat itu secara mekanisme Kabupaten/Kota di berikan kewenangan terkait penambangan pasir. Namun, dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 kewenangan tersebut dialihkan ke Pemerintah Provinsi.
“Sekarang tinggal diurut saja. Arahan dari Menko Maritim memang untuk reklamasi di stop, tapi kan Banten tidak punya reklamasi. Banten hanya penyuplai pasir,” jelasnya.
Menurutnya, izin yang sudah dikeluarkan tidak akan mungkin bisa dicabut kembali. Kecuali, jika ada sesuatu alasan dan dasar yang kuat.
BACA: Soal Reklamasi, KPK Didesak Usut Aktor Lokal di Sekitar Jakarta
Pemerintah Kabupaten Serang sendiri sudah menerbitkan izin pengerukan pasir laut kepada PT Jetstar di pantai Desa Lontar. Perusahaan ini mengeruk sekitar 15.000-20.000 ton pasir laut per hari dengan mengoperasikan 3-4 kapal keruk yang berkapasitas 5.000 ton per kapal. Izin pengerukan dikeluarkan pada tahun 2003, dan setiap tahunnya dilakukan perpanjangan.
“Sejak saya dilantik Febuari 2016, perizinan kan sudah dilimpahkan ke Provinsi sejak 2015. Jadi, tidak ada satu pun saya mengeluarkan izin sejak dilantik hingga sekarang,” kilah Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
Untuk diketahui, hari ini akan berlangsung rapat kerja antaran Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar di ruang Komisi VII DPR RI, Jakarta. Namun, lantaran harus melantik Airin-Benyamin, Rano menugaskan Sekda Ranta Soeharta dan Dinas terkait untuk menghadiri pertemuan tersebut.(Nda)
