Banten Hits – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal ini dikarenakan, Banten merupakan salah satu daerah yang dinilai lembaga antirasuah sebagai provinsi yang rawan korupsi.
“Provinsi Banten adalah salah satu daerah yang menjadi perhatian KPK dan perlu dilakukan pendampingan dalam penyusunan dan perencanaan anggarannya,” kata pimpinan KPK Basaria Panjaitan, saat menghadiri rakor penyusunan rancangan ternokratis RPJMD 2017-2022, di KP3B, Kota Serang, Selasa (11/10/2016).
Basaria menjelaskan, anggaran yang dikelola oleh pemerintah bersumber dari masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah harus benar-benar transparan dalam pengelolaannya.
“Kita akan kawal, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” ujarnya.
“Karena, kalau perencanaanya baik, pelaksanaannya juga akan baik. Ini, kita lakukan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” sambung Basaria.
“Khususnya, anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat terkait kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan insfrastruktur,” jelasnya.(Nda)
