Tangsel – Kepolisian mencatat pada tahun 2015-2016, angka kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Tangerang Selatan (Tangsel) mencapai 48 kasus. Sementara, hingga April 2017, ada 16 kasus yang tercatat.
Sedangkan, data yang dimiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangsel, ada 136 kasus kekerasan pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, 70 persen diantaranya merupakan kasus pelecehan seksual dan 30 persen lainnya kekerasan dalam rumah tangga.
Berbeda dengan kepolisian, P2TP2A justru menemukan 25 kasus terjadi di awal tahun 2017. Kebanyakan korbannya berusia 3-15 tahun. Ironinya, pelaku merupakan orang-orang terdekat korban dan masih di bawah umur.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan, pada tahun 2021, seluruh kecamatan sudah terbangun Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMPPPAKB) Tangsel, Khairati mengatakan, PATBM merupakan upaya pemerintah daerah untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.
Dari 7 kecamatan di Tangsel, Kasus kekerasan yang menimpa anak banyak ditemukan di 3 kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Pamulang, Pondok Aren dan Ciputat.
BACA JUGA: Dua Bocah Jadi Korban Sodomi Penjual Makanan Keliling di Pondok Aren
Menangani kasus ini selain dengan PATBM, pihaknya juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan dinas kesehatan. Sementara untuk proses pendampingan pada korban, DPMPPPAKB akan menggandeng psikolog untuk pemulihan psikologis korban.
“Kami datangi rumah korban dan memberikan pendampingan baik hukum agar pelaku tidak begitu saja lepas dari jerat hukum. Harus ada efek jera kepada setiap pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di samping kita juga berikan pendampingan psikolog,” papa Khairati, Senin (15/5/2017) lalu.
BACA JUGA: Arist Merdeka Sirait Sebut Pornografi Kejahatan Luar Biasa
Asisten Deputi Perlindungan Anak Bidang Kekerasan dan Eksploitasi Anak Kemen PP dan PA Rini Handayani menjelaskan, salah satu faktor maraknya kasus tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan anak terhadap reproduksi sesksual yang dimiliki.
“Banyak anak tidak mengetahui pentingnya reproduksi seksual yang dimiliki. Padahal, pengetahuan ini merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak agar bisa melindungi dirinya,” jelasnya.(Nda)
