Banten Hits – Sejumlah aktivis mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa Cibaliung (Kumaung) IAIN SMH Banten, menggelar unjuk rasa di depan Kampusnya, Senin (23/11/2015). Aksi mahasiswa untuk menggugat kebijakan Pemerintah yang dipimpin Jokowi-JK yang dianggap justru pro terhadap asing.
Selain berorasi, mahasiswa juga menggelar aksi tertrikal dengan mengecat warna merah dan putih bertuliskan “Cabut Mandat Jokowi-JK. Mahasiswa juga memplester mulut sebagai bentuk cerminan Pemerintah Indonesia yang justru bungkam dengan intervensi pihak asing.
Dalam orasinya, Haetami koordinator akasi mengatakan, sektor ekonomi, politik dan demokrasi yang menurun dengan adanya “Hate Speech” akan berpotensi membungkam suara demokrasi di Indonesia.
Kata dia, krisis di dalam negeri menimbulkan harga pokok melambung, pendapatan dan daya beli masyarakat yang menurun, nilai rupiah melemah, dan terjadinya PHK massal di sejumlah daerah.
“Data BPS menyebutkan, angka pengangguran menembus 7.56 juta akibat dari PHK. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan Pemerintah yang menyiapkan KTP, pekerjaan dan tempat tinggal bagi orang asing (China), contohnya di perumahan candra Asri dan pabrik semen putih di wilayah banten. Belum lagi, lahan-lahan yang dugusur demi memenuhi keinginan investor yang cenderung merugikan masyarakat pribumi,” papar Haetami.
Mahasiswa juga mengkritik progam kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dengan dibuktikan, masih banyaknya kasus gizi buruk, salah satunya di daerah Panimbang-Pandeglang.
“Janji tidak akan impor beras pun diingkari oleh Pemerintah, akibatnya petani Indonesia merugi 1,5 juta ton karena Indonesia kembali mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam,” sambungnya.
Belum lagi, lanjut dia Indonesia yang masih terlilit hutang kepada luar negeri hingga mencapai 4000 Triliun yang pada akhirnya, akan dibebani kepada rakyat melalui pajak.
“Kondisi yang semakin terpuruk ini akibat pemimpin yang lemah dan tak menentu kemana arah bangsa ini akan dibawa,” tegasnya.
“Kami atas nama Kumaung mendesak DPR dan MPR RI segera melakukan sidang istimewa dengan kembali ke UUD 1945 yang merupakan hasil sidang BPUPKI 18 Agustus 1945,” serunya. (Nda)
