Serang – Program berobat gratis menggunakan KTP bagi warga Banten yang menjadi andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim- Andika Hazrumy, tidak direstui pemerintah pusat karena berbenturan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten Ari Setiawan menyarankan Pemprov Banten memaksimalkan program JKN, karena pada dasarnya sama-sama ingin memberikan proteksi mendekatkan layanan kepada masyarakat saat ingin mendapatkan layanan kesehatan.
“Tidak harus berusaha heroik dengan menawarkan program yang kemungkinan besar rumit dilakukan,” terang Ari lewat rilis yang diterima Banten Hits, Sabtu (10/2/2018).
Pattiro berpandangan, jika gubernur Banten mampu menjamin seluruh masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan dengan JKN dan memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan serta pelayanan yang baik itu sudah sangat bagus. Masyarakat akan mengapresiasi gubernur dalam bidang kesehatan.
“Dari pada harus membuat kebijakan yang kemudian akan menjadi kontra-produktif atau bahkan jadi temuan BPK,” katanya.
Ari mengatakan, program tersebut pernah disampaikan pada saat masa kampanye terkait dengan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Banten dengan hanya menggunakan KTP tentunya sebuah keinginan yang baik, dan karena hal tersebut disampaikan pada saat kampanye tentunya harus ditunaikan, direalisasikan melalui agenda kebijakan Provinsi Banten.
“Namun tentunya, dalam merealisasikan agenda tersebut gubernur harus hati-hati. Meskipun memiliki kewenangan konkuren dalam melaksanakan urusan wajib di bidang kesehatan sebagaimana mandat undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jangan sampai agenda provinsi jadi kontra-produktif dengan agenda strategis nasional,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Banten menargetkan program berobat gratis menggunakan KTP yang dijadikan program andalan pasangan Waidin Halim-Andika Hazrumy saat kampanye bisa dilaksanakan 2018 ini.
BACA JUGA: Pemprov Banten Gandeng 128 RS untuk Program Berobat Gratis
Pemprov Banten mengaku Peraturan Gubernur (Pergub) Banten mengenai pembiayaan berobat gratis menggunakan KTP telah rampung. Bahkan, Pemprov Banten juga mengaku akan bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan rumah sakit lainnya. Sehingga pembiayaan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin di Banten sudah berlaku efektif.
Namun, ternyata program berobat gratis dengan KTP itu tak bisa diwujudkan. Pasalnya, berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BACA JUGA: Program Berobat Gratis di Banten Tak Bisa Diwujudkan
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam siaran pers yang diterbitkan Selasa (6/2/2018), mengatakan, saat ini pihaknya tengah menegosiasikan kemungkinan pemprov dapat melakukan pembayaran biaya berobat warga miskinnya berbasis layanan pengobatan yang dipakai.(Rus)
