Cilegon – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Pemuda Al-Khairiyah mendesak pemerintah menetapkan Brigjen KH. Syam’un sebagai pahlawan Nasional.
“Brigjen KH Syam’un pernah menjadi anggota PETA, seperti halnya Supriyadi dari Blitar. Dia mengajak tentara PETA di kawasan Serang untuk melakukan pemberontakan besar-besaran kepada Jepang,” kata Andra dalam orasinya saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Cilegon, Senin (10/9/2018).
BACA JUGA: Pendiri HMI Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, KAHMI Banten Gelar Tasyakuran
Menurutnya, pendiri Yayasan Al-Khairiyah itu mempunyai rekam jejak dalam perjuangan kemerdekaan yang dapat diperhitungkan. Setelah Jepang menyerah, KH. Syam’un mulai masuk menjadi anggota TKR sekarang TNI. Selain aktif sebagai militer, Brigjen KH. Syam’un merupakan tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) pertama di Serang.
“Keterlibatan KH. Syam’un dalam dunia militer mengantarkannya menjadi pimpinan Brigade I Tirtayasa Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan berganti menjadi TNI Divisi Siliwangi,” paparnya.
Melihat sepak terjang itu, mahasiswa menilai sudah sepatutnya pemerintah daerah dan DPRD Cilegon meyakinkan pemerintah pusat menetapkan Brigjen KH. Syam’un sebagai pahlawan Nasional.
“Atas dasar itu kami mendorong pemerintah mensematkan pahlawan Nasional kepada Brigjen KH. Syam’un. Hal ini berdasarkan data dan fakta bagaimana keterlibatan beliau dalam menumpas penjajahan di bumi Nusantara terutama di Banten,” terang Andra.
Untuk diketahui, saat menghadiri Harlah Al Khairiyah ke-93, di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, pada Jumat (12/5/2018) lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji mengangkat KH. Syam’un sebagai pahlawan Nasional.
BACA JUGA: Hadiri Harlah Al Khairiyah, Jokowi Janji Angkat KH Syam’un Jadi Pahlawan Nasional
Namun, saat itu Jokowi mengaku, bahwa saat itu berkas administrasi pengajuan belum ia terima.
“Jujur saja, sampai saat ini berkasnya belum ada di meja saya. Ini apa adanya saja, belum sampai ke saya,” kilah Jokowi.(Nda)
 dan Pemuda Al-Khairiyah saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Cilegon, Senin (10/9/2018).){kind=link}