Tangerang – Masih ingat dengan keributan yang terjadi beberapa saat setelah Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany melakukan mutasi terhadap 159 pejabat di lingkup Pemkot Tangsel, Selasa (10/1/2016) malam?.
BACA JUGA: Mutasi Pejabat di Tangsel Ricuh, Wakil Wali Kota Bersitegang di Lift
Masih terkait dengan mutasi itu, Kemal Mustapa, pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel yang memicu keributan bahkan sempat bersitegang dengan Wakil Wali Kota Tangsel Benjamin Davnie, mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Isi surat terbukanya diunggah Kemal di laman YouTube, Selasa (7/3/2017).
“Perkenalkan saya Kemal MS, ASN atau pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Melaporkan dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat mutasi, promosi, pengisian jabatan di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan bulan Januari 2017 lalu,” kata Kemal dalam pembuka videonya itu.
“Laporan selengkapnya secara tertulis sudah disampaikan kepada Bapak melalui surat, juga kepada bapak-bapak ketua KPK, ketua Komisi ASN, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan lain lainnya. Laporan ini dilandasi arahan bapak presiden setelah adanya OTT KPK terhadap bupati Klaten sebagai tersangka perdagangan jabatan. Dugaan penyimpangan yang terjadi (di Kota Tangsel), sebelumnya mohon maaf bapak presiden, indikasinya jauh lebih dahsyat lagi, sepertinya mengarah kepada hal yang lebih buruk dari perdagangan jabatan,” lanjutnya.
Hal yang lebih buruk dari perdagangan jabatan dalam mutasi di Tangsel itu, kata Kemal, diduga kepada pelestarian kekuasaan di kota yang dipimpin Airin Rachmi Diany, isteri Tubagus Chaeri Wardana yang kini tengah dibui terkait korupsi dan suap bersama kakaknya, mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
BACA JUGA: KPK Kantongi Bukti Penyamaran Aset Hasil Korupsi lewat Andika dan Airin
“Indikasi penyimpangan yang terjadi adalah antara lain, satu, wali kota mengesampingkan integritas, kapabilitas, dan kredibilitas dalam mengangkat pejabat. Contohnya diangkatnya pejabat yang berkinerja rendah, berintegritas rendah, tidak kapabel, dan kredibilitasnya buruk menjadi seorang pejabat yang sangat berpengaruh dalam menghitam-putihkan kinerja OPD di daerah. Yaitu menjadi inspektur, kepala inspektorat. Padahal sebelumnya yang bersangkutan sebelumnya kepala dinas yang kepemimpinannya selalu bermasalah. Hampir semua pejabat di bawahnya kerap dipanggil aparat hukum, diperiksa, dimintai keterangan terkait penyimpangan-penyimpangan yang mengarah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat. Hal ini bisa dikonfirmasi kepada penegak hukum terkait,” terangnya.
“Pengangkatan yang bersangkutan sebagai inspektur, diduga kuat untuk mengamankan kasus-kasus korupsi. Memang dugaan-dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini sangat banyak. Hampir semua OPD terindikasi korupsi. Terutama OPD yang dipimpin sang inspektur tersebut,” sambungnya.
Hingga Jumat (10/3/2017) pagi, video tersebut sudah ditonton lebih dari 3.000 orang dan disukai 50 lebih orang. Belum ada konfirmasi dari Pemkot Tangsel terkait video pengakuan salah seorang PNS di lingkungan Pemkot Tangsel ini. Banten Hits masih mengupayakan konfirmasi.(Rus)
