Serang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang akan mulai melakukan coklit pemilih Pilkada 2018. Coklit akan dimulai pada 20 Januari hingga 18 Februari 2018. Untuk itu, KPU meminta agar Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah harus menyetor nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 3 Januari 2018.
“Sesuai dengan jumlah TPS pada Pilkada 2017. Jumlah yang direkrut sebanyak 959 orang,” kata Ketua KPU Kota Serang, Heri Wahidin saat Rakor Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pemutakhiran Data Pemilih bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), seperti dilansir laman resmi KPU Kota Serang, Senin (25/12/2017).
Jika kemudian terjadi penambahan TPS dan berimbas terhadap penambahan personel PPDP, PPS harus menyertakan nama-nama calon PPDP dengan alasan yang rasional.
“Pilih PPDP yang berkomitmen menjalankan proses pendataan. door to door. Pastikan itu. Bukan PPDP yang bekerja di balik meja dengan menerka-nerka penghuni rumah. Setiap 10 hari sekali, PPDP wajib melaporkan hasil Coklitnya kepada PPS” tegas Heri.
“Baik ketua RT/RW yang penting dia mau bekerja keras, tidak partisan atau tim sukses pasangan calon, berusia minimal 17 tahun, dan mau menandatangani pakta integritas,” paparnya.
Berdasarkan evaluasi Pilkada terakhir, hal penting yang harus diperhatikan adalah mengenai pendataan pemilih baru yakni pengenalan PPDP atas wilayah, serta penanganan pemilih yang tidak atau baru memiliki e-KTP.
“Banyak PPDP yang menuliskan status tidak dikenal pada kolom keterangan. Kemudian ada juga PPDP yang mendata seseorang menjadi pemilih baru, tapi sebenarnya namanya sudah ada,” ungkapnya.
Saat Pilgub 2017, tidak sedikit hasil kerja PPDP tidak terupload ke Sidalih. Sehingga, data pemilih yang sudah TMS kembali muncul di DPS.
“Saya berharap ada penguatan Sidalih. Kami juga mengusuklkan kepada KPU agar masa kerja PPDP dibuat dua bulan. Bulan kedua akan kami optimalkan untuk mengkroscek data hasil kerja mereka di lapangan. Karena tidak sedikit pula hal teknis seperti tulisan PPDP yang tidak terbaca menyulitkan operator Sidalih PPK untuk melakukan unggah data.” kata anggota PPK Taktakan. Didin Saepudin.(Nda)
