Serang – Praktik politik uang ditengarai masih akan terjadi dalam pilkada serentak di Banten, mengingat provinsi ini merupakan daerah yang memiliki kerawanan pemilu tertinggi di Indonesia setelah Papua dan Aceh.
“Peran pemantau dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting, mengingat keterbatasan penyelenggara untuk memantau seluruh rangkaian (pilkada),” kata Dewan Pembina Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Eka Setia Laksana, Rabu (27/12/2018).
Pernyataan Eka tersebut disampaikan saat launching dan diskusi pemantauan anti-politik uang yang dilakukan JRDP di Aula Utama, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten.
JRDP adalah salah satu lembaga pemantau pemilu independen yang concern terhadap tindak pelanggaran penyelenggaraan pesta demokrasi. Salah satu wilayah yang bakal dipantau JRDP adalah pelaksanaan Pilkada Kota Serang 2018.
Launching dan diskusi tersebut diikuti puluhan relawan JRDP yang juga akan diterjunkan untuk memantau penyelenggaraan Pilkada Kota Serang secara utuh.
“Informasi awal kita yang telusuri dan biasanya lebih cepat dari penyelenggara,” ujar Eka.
Mantan anggota Bawaslu Banten tersebut menegaskan, relawan pemantau harus menjadi pioner penyelenggaraan demokrasi yang sehat, karenanya setiap temuan harus dilaporkan dan ditindaklanjuti.
“Haram (JRDP) menjadi pengepul laporan atau temuan saja. Kalau ada temuan pelanggaran harus segera dilaporkan atau disampaikan,” tegasnya.(Rus)
