Tangsel- Forum Korban Mafia Tanah Indonesia atau FKMTI mengklaim telah menemukan sejumlah fakta adanya praktek kolusi dan korupsi di instansi pemerintah yang berkaitan dengan urusan pertanahan hingga kini masih terjadi.
Baca Juga: Mafia Sinarmas Land Disebut Rampas Lahan Warga, Kantor BPN Tangsel Digeruduk Massa
Mereka menilai kasus-kasus perampasan tanah ini sesungguhnya sangat memiskinkan rakyat dan terjadi tidak hanya di Tangerang Selatan (Tangsel) serta kota kota besar saja tetapi juga di Perkebunan dan Pertambangan.
“Kami telah banyak menemukan banyak kasus, tanah milik rakyat baik yang berstatus girik maupun sertifikat bisa dikuasai secara sepihak oleh pengusaha besar dan konglomerat,” Ucap Ketua FKMTI Supardi Kendi, dalam keterangannya kepada awak media di RM Bale 23, Jalan Jombang Astek, Lengkong Gudang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jum’at, 8 Maret 2019.
Supardi membeberkan salah satu modus yang dilakukan pengusaha yaitu berkerjasama dengan oknum aparatur pemerintah dengan menggelapkan bahkan menghilangkan girik atau sertifikat tanah milik rakyat.
“Sertifikat tanah milik rakyat dimanipulasi, bahkan dalam hal pengukuran tanah, hingga menghilangnya berkas atau warkah tanah ketika ada perkara. Kemudian BPN keluarkan SHGB baru. Warga yang protes kemudian ditantang gugat ke pengadilan meski hasilnya telah diprediksi menuai kekalahan,”bebernya.
Lebih lanjut, pihaknya mendukung upaya Presiden Jokowi guna mewujudkan reformasi agraria. Namun, pihaknya menilai reformasi Agraria tidak cukup hanya dengan mempercepat proses sertifikasi terhadap tanah milik rakyat saja.
“Kami berharap, kongkalingkong antara oknum-oknum birokrat, aparat di berbagai lini dan konglomerat (pengembang) harus dihapus. Jika dibiarkan tanpa ada solusi maka jangan heran suatu saat nanti ratusan ribu sertifikat yang telah dibagikan presiden kepada rakyat dengan sangat mudah beralih menjadi SHGB milik konglomerat,”pintanya.
Editor: Fariz Abdullah
