Connect with us

METROPOLITAN

Polemik Pembelian Mobil Dinas Terus Bergulir, Giliran PMII Desak Bupati Pandeglang Mundur

Published

on

PMII Desak Bupati Pandeglang Mundur

PMII Desak Bupati Pandeglang Irna Narulita mundur dari jabatannya karena dianggap tak memiliki hati nurani terkait pembelian mobil dinas seharga Rp 1,9 miliar. (BantenHits.com/ Engkos Kosasih)

Pandeglang – Polemik pembelian mobil dinas Bupati Pandeglang Irna Narulita seharga Rp 1,9 miliar terus bergulir. Sejumlah elemen mahasiswa sahut-sahutan menyuarakan protes.

Setelah aksi teatrikal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), giliran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa, Kamis, 14 Maret 2019. Mereka mendesak Irna Narulita mundur dari jabatannya.

“Turunkan Irna dari jabatannya. Kalau mau gaya jangan pakai duit rakyat,” teriak seorang mahasiswa saat berorasi di depan kantor Setda Pandeglang.

BACA JUGA: Waduh! Banggar DPRD Pandeglang Ngaku Kecolongan soal Pembelian Mobdin Mewah Rp. 1,9 Miliar untuk Irna Narulita

Dalam aksi tersebut puluhan kader PMII membentangkan spanduk dan poster yang berisi berbagai kecaman, salah satunya meminta Irna melepaskan jabatannya karena dianggap tidak lagi pantas memimpin Pandeglang.

Ketua Umum PMII Pandeglang, Muhamad Basyir mengatakan, pihaknya tidak habis pikir alasan bupati merequest dibelikan mobil seharga mewah yang nilainya hapir Rp 2 miliar.

“Infrastruktur di Pandeglang tergolong buruk. Belum lagi persoalan dampak bencana yang masih perlu pemulihan. Terlebih untuk kendaraan pelayanan dasar seperti ambulan dan armada pengangkut sampah juga belum memadai. Namun Pemkab malah mengadakan kendaraan dinas bupati dengan harga fantastis,” ujarnya.

Menurut Basyar, pengadaan randis mewah mengaburkan hati nurani. PMII memandang pemerintah tidak memiliki hati nurani di tengah keterbatasan masyarakat yang butuh kesejahteraan. 

“Masyarakat diminta bersabar, tapi bupati malah beli mobil dinas anyar di tengah kesenjangan dan kekurangan. Jelas itu adalah perilaku koruptif,” celanya.

Selain meminta Bupati mundur, mahasiswa menuntut agar Randis bupati diuangkan kembali untuk pelayanan masyarakat. Lalu rencana pembelian kembali Randis perorangan di tahun 2018 senilai Rp858 juta, supaya dibatalkan. 

“Lelangkan kembali Randis yang fantastis untuk kepentingan pembangunan rakyat. Dan Bupati Pandeglang harus membatalkan pembelian Randis tahun 2019,” desak mahasiswa.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Trending