Pandeglang – Polemik RUU KUHP, UU KPK, dan RUU bermasalah lainnya yang ditolak mahasiswa dan masyarakat luas, sejauh ini belum terlihat akan segera berakhir. Padahal, desakan demi desakan terus disuarakan mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Ketua HMI Cabang Pandeglang Fikri Andidzar menilai, ketidakpastian penyelesaian polemik RKUHP, UU KPK dan RUU lainnya ini karena tidak adanya partai oposisi yang menamampung aspirasi dari mahasiswa.
Ironisnya, dua partai yang dikenal oposisi, seperti Partai PKS dan Gerindra berbeda sikap dalam menanggapi penolakan RUU KUHP ini.
“Kami merindukan suara mereka, suara partai oposisi, yang seharusnya menampung aspirasi kami (Mahasiswa),” kata Fikri saat berbincang dengan BantenHits.com, Senin, 30 September 2019.
Fikri meminta agar rancangan RKUHP tidak perlu disahkan karena masih banyak pasal-pasal yang harus diperbaiki, seperti pasal 432 yang bertentangan dengan UU 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Makannya kami harap partai oposisi berani menolak pengesahan itu, apalagi banyak pasal-pasal kontroversi. Saya harap RKUHP ini dapat mengutamakan nilai dan norma lokal yang ber-Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.
Setelah sempat bergabung dengan massa aksi se-Indonesia, 24-25 September 2019, Aliansi BEM di Kabupaten Pandeglang akan kembali melakukan aksi penolakan terhadap RUU KUHP dan UU KPK. Aksi kali ini dipusatkan di Tugu jam Alun-alun Pandeglang, Selasa, 1 Oktober 2019.
“Ya benar kita akan aksi di tugu jam Alun-alun Pandeglang, masih dengan suara yang sama,” kata Fikri Anidzar.
Menurut Fikri, sejauh ini sudah ada empat universitas di Pandeglang yang akan melakukan aksi, seperti UNMA Banten, STISIP Banten Raya, STIA Banten dan Stasisman.
“Kami harap, pemerintah menjamin keamanan dan keselamat para demonstran, agar tidak ada lagi korban didalam menyuarakan penolakan RUU KUHP ini,” ujarnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
