Serang- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten M. Nawa Said Dimyati meminta agar semua pihak untuk duduk bersama guna membahas penerapam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.
Mengingat angka terkonfirmasi positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 terus mngalami peningkatan di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Banten.
Politisi yang akrab disapa Cak Nawa ini mengatakan PSBB saat ini harus seperti pemberlakuan sebelumnya yang menutup seluruh tempat hiburan dan wisata agar bisa meminimalisir penyebaran Covid-19.
Menurutny, Banten dengan Jakarta sangatlah berbeda, pasalnya, di DKI Gubernur memiliki penguasa tunggal yang bisa membuat aturan dan diberlakukan langsung oleh seluruh wilayah di Jakarta.
“Di Banten Bupati dan walikota adalah hasil Pilkada, mereka mempunyai kewenangan atas wilayahnya masing-masing dan Gubernur lebih pada wakil Pemerintah Pusat di Daerah,” katannya kepada Bantenhits.com, Jumat, 11 September 2020.
“Jadi dalam membuat PSBB dalam artia sesungguhnya (Ketat, red) Gubernur harus duduk bersama dengan Bupati dan Walikota,” sambung koordinaror Komisi V DPRD Banten ini.
Nawa menilai PSBB di Banten saat ini tidak seperti PSBB sebelumnya, melainkan lebih kepada kampanye agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
“Terutama penggunaan masker, Bukan Pembatasan sosial Bersekala Besar,” Cetusnya.
Selain itu, Politisi Partai Demokrat itu juga menilai pemerintah daerah mengalami kebingungan. Pasalnya PSBB diserahkan kepada pemerintah daerah namun pada saat PSBB diberlakukan dengan ketat, Pemerintah pusat malah mengkritik.
“Tapi ketika DKI lakukan PSBB secar ketat di tentang (Kritik, red) habis oleh pemerintah pusat melalui beberapa pejabat setingkat mentri,” ungkapnya.
Ia juga menyarakan agar pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota degan Pusat untuk duduk bersama membuat kesepakatan mempereketat Pemberlakukan PSBB.
“Jika serius atasi Pandemi, PSBB adalah salah satu jawabannya,” tegasnya.
Editor: Fariz Abdullah
