Lebak- Mirnah seorang pedagang ikan asin di Pasar Rangkasbitung tepatnya Jalan Sunan Kalijaga berteriak di depan kantor Bupati Lebak, Senin, 21 Maret 2022.
Ya, emak-emak yang menggantung hidup dari berjualan ini meminta pemerintah daerah untuk mengkaji ulang mengenai kebijakan relokasi para pedagang kaki lima (PKL).
Hal itu diteriakan semata-mata karena beban hidup yang mereka tanggung. Mirnah saat ini telah terlilit utang sekitar Rp200 juta. Ia khawatir saat direlokasi pendapatannya akan menurun.
Utang itu muncul setelah Pandemi Covid-19 menerjang dunia. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ia terpaksa mencari pinjaman karena dagangannya tak kunjung laku.
“Pusing pa, saya punya utang Rp200 juta, ga kebayar,” kata Mirnah saat ditemui wartawan usai aksi unjuk rasa PKL di depan Kantor Bupati Lebak, Senin, 21 Maret 2022.
“Saya sudah coba pa jualan di sana (dalam pasar Rangkasbitung,-red) tapi sepi, sampe lapak saya di dalam sana di jual, dan saya pindah ke jalan,”tambahnya.
Ia pun meminta kepada Pemerintah khususnya Bupati Lebak untuk mengkaji kembali rencana relokasi pasar itu, dan lebih menyiapkan kembali sarana prasana pada lahan relokasi nantinya.
“Kita ga bisa kalau di dalam pasar, di sana kumuh, becek, sepi pembeli. Kalaupun mau di relokasi kita siap, tapi harus ada solusi dulu, dimana kita bisa berjualan, dimana kita bisa mencari uang. Jangan sampai rencana ini malah membuat kita makin rugi,” pungkasnya.
Untuk diketahui Mirnah dan beberapa pedagang lainnya berjualan di badan jalan Sunan Kalijaga.
Ya, pemerintah daerah akan merelokasi mereka ke dalam pasar Rangkasbitung karena sudah menyalahi Peraturan Daerah.
Hingga berita ini publish belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah soal aspirasi para pedagang di Jalan Sunan Kalijaga.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
