Berita Pilpres – Tiga bakal calon presiden yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan hadir menjadi pembicara pada forum yang digagas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 13 Juli 2023.
Prabowo, Ganjar dan Anies secara bergiliran menyampaikan gagasan tentang Indonesia di hadapan seluruh wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Apeksi. Ganjar mendapat giliran pertama, disusul Anies, kemudian Prabowo.
Tegas dan Jelas
Yang menarik, Prabowo membuka pemaparan dengan kelakar tentang Orba dan Orla. Dua istilah yang dimaksud Prabowo Subianto dalam kesempatan itu tidak merujuk pada masa pemerintah yang terjadi di Indonesia, yakni Orde Baru (Orba) atau Orde Lama (Orla).
“Bisa dibilang saya ini orla dan orba,” kata Prabowo, yang memancing rasa penasaran hadirin seperti dilansir RCTI+, jaringan BantenHits.com.
“Karena ibu saya orang Langowan, Sulawesi Utara. Bapak saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Jadi saya orla, orba sekaligus,” kelakar Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo yang memilih menyampaikan pemaparan sambil berdiri di atas podium, berbicara mengungkapkan gagasannya dengan dengan intonasi jelas dan tegas, dengan tangan yang bergerak-gerak memberikan penekanan.
Prabowo juga bicara soal arah pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi sudah benar. Apalagi dengan program hilirisasi. Menurut Prabowo, jika masyarakat memberikannya kepercayaan untuk memimpin Indonesia, ia akan meneruskan pembangunan era Jokowi.
“Program hilirisasi yang saat ini dijalankan Presiden Jokowi, terbukti mampu membuat pendapatan Indonesia menjadi lebih besar. Sebab, negara tidak lagi menjual barang mentah,” ungkap Prabowo.
Prabowo bahkan menyindir Uni Eropa dan lembaga moneter IMF imbas keputusan Presiden Jokowi melakukan hilirisasi sumber daya alam.
“Mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki?” tanya Prabowo.
“Mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa (mengunggat keputusan hilirisasi Indonesia ke WTO), IMF menegur kita juga. Saudara bayangkan kita (memiliki), bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan, kita mau olah di Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu Prabowo mengungkapkan kekagumannya kepada dua mahasiswa masing-masing dari jurusan teknik sipil dan teknik listrik Universitas Pertahanan yang memiliki IQ 120. Keduanya diketahui merupakan anak penjual bakso dan buruh pabrik.
Kedua mahasiswa tersebut dibebaskan dari seluruh biaya kuliah di Universitas Pertahanan. Prabowo merasa bangga karena telah memfasilitasi anak-anak cerdas dari keluarga tidak mampu di Universitas Pertahanan. Dia menyebut selama ini membuka program beasiswa sarjana untuk Universitas Pertahanan dengan standar tinggi seperti di Harvard University.
Transparansi dan Akuntabilitas Birokrasi
Sementara, Ganjar Pranowo yang mendapat giliran pertama terlihat tampil santai saat presentasi. Tak hanya berdiri di satu titik, Ganjar kadang bergerak ke kiri dan ke kanan panggung. Sesekali ia tertawa dan menunjuk peserta.
Banyak hal yang dibicarakan Gubernur Jawa Tengah itu. Mulai dari pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi. Kemudian menyelesaikan sejumlah problem seperti ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, dan birokrasi.
Dalam pemaparannya, Ganjar mengatakan, masyarakat ingin transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi. Ia pun berpesan kepada para walikota terhadap modus pungli di sekolah-sekolah. Ganjar menceritakan pengalamannya saat menemukan pungli di salah satu SMA di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Di sekolah itu, siswa memang tak bayar SPP dan uang gedung. Pemprov sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk operasional sekolah. Namun ternyata, kata Ganjar, saat berdialog dengan siswa masih ditemukan pungutan kepada siswa.
“Penyakit korupsi kita ada di situ, kita serius atau tidak,” kata Ganjar.
Mendapati laporan itu, Ganjar pun memastikan uang yang telah dikeluarkan siswa akan dikembalikan.
Menurut Ganjar, ada dua persoalan dalam pemerintahan daerah yang perlu dibenahi. Kedua persoalan itu adalah soal korupsi dan janji politik yang tidak dipenuhi. Karena itu, dua hal ini akan menjadi fokus utamanya dalam menjalankan pemerintahan.
“Yang diminta masyarakat itu ada dua, Pak. Pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani ternyata bisa diterjemahkan dalam bentuk. Pertama transparansi dan kedua adalah akuntabilitas,” beber Ganjar.
Kepala Daerah 2 periode ini juga menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ganjar menilai, rencana Presiden Jokowi memindahkan IKN dari Jakarta ke ke Nusantara di Kalimantan Timur, bukan sekadar memindahkan tempat. Namun, lanjut dia, juga mindset orang Indonesia.
Ia mengatakan, pemindahan Ibu Kota ke Nusantara akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan. Baginya, pemindahan ini tak sekadar memindahkan fisik, melainkan juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia yang ke depannya.
“Nanti ada perilaku, ada cerita ekonomi hijau dan ekonomi biru itu dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola, saatnya kita berbicara,” kata dia.
Pemerataan Pembangunan
Setelah Ganjar, giliran Anies yang naik ke atas panggung saat waktu menunjukkan pukul 12.15 WIT. Anies yang mengenakan batik lengan panjang berpidato di atas panggung. Seperti Ganjar, Anies bicara dengan percaya diri dan berjalan ke segala penjuru panggung. Anies antara lain menyampaikan pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat isu-isu pembangunan kota masa depan seperti pendidikan, lingkungan hidup, dan kesenjangan.
Menurut Anies, ada tiga proses untuk menuju kota yang layak huni, adil, dan maju. Tiga proses itu adalah gagasan, narasi, dan karya.
Mantan Rektor Universitas Paramadina itu lalu menyampaikan pentingnya mengatasi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Menurut dia, kemiskinan tak hanya terjadi di pelosok-pelosok negara, tetapi juga di tengah kota-kota besar. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Karena itu, Anies mendorong adanya kebijakan yang mengarah pada pemerataan pembangunan, sehingga semua penduduk dapat merasakan manfaat dari kemajuan kota. Kota harus menjadi pintu kolaborasi dengan wilayah sekitarnya dan bersama-sama menciptakan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Anies menjadi lebih serius saat ditanya oleh Bima Arya soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ditanya begitu, Anies menjawab dengan sedikit berkelakar.
“Ini bakal jadi headline besok,” guyon Anies, yang disambut tawa hadirin.
Capres dari Koalisi Perubahan ini mengaku heran kenapa pertanyaan tersebut sering ditanyakan kepadanya. Padahal, kata dia, banyak masalah negara yang perlu dipertanyakan selain isu pembangunan IKN. Di antaranya masalah ketersediaan pangan yang murah hingga BBM subsidi untuk masyarakat.
“Soal IKN, Anies menilai, sesuatu yang direncanakan dengan baik, maka tidak perlu usaha keras untuk melaksanakannya. Bapak ibu tentu pernah merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik memiliki dasar yang kuat, tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan,” kata Anies, menutup jawabannya.
Sumber: RCTI+
