Berita Banten – Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan menjadi salah satu kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam RKPD 2023.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyatakan, pihaknya akan mengawal upaya pencapaian kegiatan Pemprov Banten melalui pengawasan internal yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama BPKP RI, Ernandhi Sudarmanto saat mewakili Kepala BKPK RI, Muhammad Yusuf Ateh dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Farid Firman yang menggantikan R Bimo Gunung Abdulkadir di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu, 11 Januari 2023.
“Provinsi Banten telah menetapkan kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dengan mengangkat beberapa isu strategis yang relevan dengan pembangunan daerah di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,” kata Ernandhi dikutip BantenHits.com dari laman resmi Pemprov Banten.
“Atas isu-isu tersebut, kemudian diwujudkan dalam program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD sebagai instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian daerah serta menangani beberapa masalah pembangunan. BPKP mengawal upaya pencapaian tujuan program atau kegiatan Pemerintah melalui pengawasan intern yang berkualitas,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ernandhi memaparkan beberapa hasil pengawasan BPKP pada Pemerintah Daerah di Provinsi Banten antara lain maturitas SPIP di seluruh wilayah Provinsi Banten telah mencapai 3, dan nilai kapabilitas APIP telah mencapai 3.
“Substansi dari pencapaian ketiga hal ini, menurut kami adalah merupakan potensi akan suksesnya pencapai tujuan dan target Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten yang cukup tinggi,” ungkap Renandhi.
