Tangsel – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna penjelasan kepada Wali Kota Tangsel terhadap empat Raperda usul DPRD, di Lantai 3 Gedung Ifa, Serpong, Rabu (29/3/2017).
Keempat Raperda tersebut diantaranya Raperda Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda Santunan Kematian, Raperda Kota Layak Anak dan Raperda Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di Gedung Ifa, Lantai 3, Sepong, Tangsel, Rabu (29/3).
Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, Raperda Pedoman Pembentukan Produk Hukum harus dilakukan upaya hukumnya.
“Produk hukum daerah memang harus dibuatkan siapa yang menyusun. Kita harus bentuk tim Prolegna, kalau di DPRD Banleg agar upaya hukum untuk ke situ,” kata Bang Ben sapaan akrab Benyamin.
Terkait dengan Raperda Santunan Kematian, Ben menyebut santunan bisa berupa uang maupun barang.
“Bentuk santunan seperti dalam barang atau yang bermanfaat. Dalam bentuk barang seperti untuk ongkos gali kuburan, papan kubur, kain kafan dan proses pemakamannya,” papar Ben.
Soal Raperda Kota Layak Anak, Ben mengaku Tangsel sudah sangat maju dan banyak mendapat penghargaan. Dengan Raperda ini akan akan memperkuat Kota Tangsel sebagai kota layak anak.
“Kota layak anak sudah sangat maju, kita sudah mendapat banyak penghargaan, justru akan memperkuat Tangsel sebagai kota layak anak” jelasnya.
Sebagai kota kayak anak, nantinya hal ini menjadi dasar di Taman Kota dengan menempatkan hal-hal yang berkaitan dengan anak, yakni taman bermain, dan ruang untuk menyusui.
Sementara itu, Raperda Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) harus diatur mekanismenya, kerja operasional dan kemandiriannya.
“PPNS memang harus diatur mekanismenya dan masih banyak lagi,” imbuhnya.(Nda)
