Pandeglang – Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Dimyati Natakusumah menolak usulan pembangunan gedung baru dan apartemen bagi anggota DPR RI yang rencananya akan dibangun di lahan eks Taman Ria Senayan.
Wacana pembangunan tersebut kembali bergulir seiring usulan kenaikan pagu anggaran DPR untuk tahun 2018 menjadi Rp5,7 Triliun. Angka tersebut naik Rp1,4 Triliun dari tahun sebelumnya.
Dimyati mengatakan, gedung dan apartemen bukanlah sesuatu yang mendesak di tengah kondisi keuangan negara yang belum stabil. Menurutnya, pemerintah tengah gencar membangun infrstruktur yang membutuhkan biaya besar.
“Saya enggak setuju, keuangan negara belum stabil. Pak Jokowi sedang godok infrastruktur,” kata Dimyati, Jumat (18/7/2017).
“Lebih baik uangnya untuk infrastruktur nasional. Kami juga sudah ada rumah jabatan di Kalibata,” sambungnya.
Politikus asal Banten ini membenarkan jika kompleks parlemen yang didirikan pada tahun 1965 tersebut memang mengalami kemiringan. Namun, hal itu diakui masih dalam batas aman.
Menurutnya, usulan gedung baru bukanlah sesuatu yang mendesak mengingat kualitas konstruksi bangunan yang masih layak digunakan oleh para wakil rakyat.
“Itu masih aman lah, 80-90 persen aman,” tandas Dimyati.
Usulan pembangunan gedung DPR kembali mencuat. Dikutip dari kompas.com, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerangkan urgensi dari pembangunan gedung baru tersebut. Gedung Nusantara I DPR yang digunakan sebagai ruang anggota dinilai sudah tidak layak.
“Itu sudah diprogramkan lama,” kata Fahri, di Jakarta, Senin (14/8/2017).
Dia menjelaskan, gedung 23 lantai tersebut saat dibangun tahun 1988 hanya untuk sekitar 40 orang anggota dan tanpa staf ahli. Adapun anggota DPR pada periode 2014-2019 berjumlah 560 orang. Jumlahnya akan bertambah menjadi 575 pada periode mendatang.(Nda)
