Pandeglang – Proses ganti rugi lahan warga di Kabupaten Pandeglang yang terkena proyek pembangunan Tol Serang-Panimbang dipastikan molor. Padahal sebelumnya, proses pembayaran diharapkan bisa dilakukan pada bulan Januari 2018.
BACA JUGA: Pembayaran Lahan Tol Serang-Panimbang Mulai Dilakukan Januari
Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang, Suraji mengatakan, ada beberapa bidang tanah yang akan dibebaskan namun bermasalah pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepemilikan tanah.
“Misalnya, SPPT atas nama A tapi kepemilikannya atas nama cucunya. Kalau begini, surat-surat keterangan warisnya harus diurus terlebih dahulu,” kata Suraji, Senin (29/1/2018).
Selain masalah SPPT, persoalan lainnya terkait dengan pengukuran lahan yang hingga saat ini tidak juga selesai. Masyarakat pemilik lahan tidak terima hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim BPN, sehingga harus dilakukan pengukuran ulang.
“Contohnya hasil pengukuran lahan hanya seluas 700 meter persegi, namun SPTT yang dimiliki seluas 800 meter persegi, itu yang membuat masyarakat tidak terima,” ungkapnya.
BACA JUGA: 70 Hektar Lahan KEK Tanjung Lesung Belum Bersertifikat
Suraji mengingatkan, SPPT bukanlah acuan alat bukti kepemilikan lahan yang faktual. SPPT hanya sebagai tanda bukti pembayaran pajak.
“Kadang masyarakat suka mengacu kepada SPPT sebagai acuan pemilik alat bukti, padahal bukan,” jelasnya.(Nda)
