Kabupaten Pandeglang – Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta rapat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan dengan pengkajian serius dan tidak asal-asalan. Hal ini agar tidak ada revisi di tahun selanjutnya.
“Penyusunannya dikaji lebih serius, dan harus mengikuti aturan yang ada diatasnya (pusat),” kata Irna, saat membuka Rapat Raperda BMD, di Oproom DPKA Pandeglang, Jumat (23/12).
Irna menegaskan, setiap pembelanjaan barang milik daerah harus sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang yang kita gunakan adalah uang rakyat, jadi jangan sampai ada pmasalah. Sehingga ke depan, penilaian BPKP terhadap laporan keuangan Kabupaten Pandeglang WTP,” pesan Irna.
Kepala DPKA Pandeglang, Kurnia Satriawan menjelaskan, dasar hukum dari penyusunan Raperda adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 2014 pasal 105 tentang Pengelolaan BMD, dan Permendagri No. 19 tahun 2016 pasal 511 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pengelolaan BMD.
“Dengan dirancangnya Raperda BMD, ke depan pengeloaan aset dapat lebih baik. Sehingga dapat mengurangi pengecualian dari opini yang diberikan oleh BPKP Banten,” jelas Kurnia.
Di dalam Raperda BMD akan dimasukkan mulai dari kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kata dia, merupakan kebutuhan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan untuk menghubungkan antara BMD yang lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam merencanakan pengadaan barang yang akan datang.
“Dengan begitu pengadaan BMD dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel,” katanya.(Kominfo Setda Kabupaten Pandeglang)
