Banten Hits – Dinamika politik di Kabupaten Pandeglang menjelang Pilkada 9 Desember 2015 mendatang masih terasa sepi. Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatasi ruang lingkup calon, dianggap sebagai penyebab sepinya pilkada.
Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahaan (FISIP) Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA), Said Arian mengatakan, sepinya Pilkada Pandeglang yang tinggal beberapa bulan lagi dikarenakan adanya penertiban alat peraga kampanye (APK).
“Bukan hanya adanya pembatasan APK, melainkan banyak faktor lain yang membuat pilkada sepi. Antara lain perbedaan eksitensi para calon yang popularitasnya tinggi dan ada yang rendah. Sehingga publik berasumsi bahwa yang akan menjadi bupati sudah terlihat,” kata Said Kepada Banten Hits, Senin (5/10/2015)
Menurut Said, selain itu warning dari KPK sendiri, bahwa Provinsi Banten dijadikan daerah pilkada yang berintegritas, sehingga tidak terjadi money politic. Masyarakat harus mendukung dengan adanya perhatian khusus dari KPK ini.
“Ramainya pilkada di kalangan masyarakat (cenderung) adanya money politic. Akhirnya money politic ini ditunggu oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat sepaham dengan beberapa calon yang ingin menunjukkan pilkada tahun ini bersih dari money politic,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Internal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten, Nuhda Algozali mengatakan, sepinya partisipasi masyarakat dalam pilkada disebabkan ketidaksukaan terhadap partai maupun pasangan calon. Tidak hanya itu, praktik politik uang juga menjadi salah satu penyebab.
“Adanya praktik politik uang yang marak selama ini telah menyebabkan masyarakat mulai bosan berpartisipasi. Karena calon yang dipilih dengan cara ini kerap mengenyampingkan kepentingan rakyat. Sehingga (politik uang) ini menjadi sebuah kebiasaan masyarakat,” ungkapnya.(Rus)
 yang membatasi ruang lingkup calon, dianggap sebagai penyebab sepinya pilkada.){kind=link}