Banten Hits – DPRD Kabupaten Pandeglang meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aah Wahid Maulany selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menegur SKPD yang lamban mengajukan proses lelang ke Unit Pelayanan pengadaan (ULP).
Pasalnya, lambatnya SKPD memasukan dokumen lelang akan berdampak kepada molornya proses lelang yang akhirnya dilakukan pada akhir tahun. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Kalau proses lelang belum saja direalisasikan, Pak Sekda sebagai Ketua Tim TAPD harus menegur Kepala SKPD. Kalau proses lelang ini numpuk diakhir tahun bisa-bisa Silpa lagi,” tegas Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi, kepada awak media belum lama ini.
Padahal kata Iing, tidak ada alasan bagi SKPD lambat mengikuti lelang. Pasalnya, masih banyak pengerjaan pada tahun 2015 yang belum dikerjakan dan dialihkan pengerjaanya pada tahun ini.
Ia pun meminta Bupati Irna Narulita mengevaluasi semua pengerjaan, karena semua perencanaan itu sudah selesai, jangan sampai evaluasi itu mengulur waktu.
“Kalau mau evaluasi ya segera dilakukan, jangan ngulur-ngulur waktu. Lagipula, apa yang mau dievaluasi lagi, perencanaan sudah selesai, proses lainnya pun sudah selesai tinggal dikerjakan,” ketusnya.
Iing juga mempertanyakan alasan Pemkab melakukan evaluasi, karena penurunan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) yang dinilai akan mempengaruhi Harga Perkiraan Standar (HPS). Menurutnya, alasan tersebut merupakan alasan klasik yang acap kali dipakai Eksekutif.
“Saya rasa itu tidak berdampak signifikan, kalau menurut saya hal-hal kecil lah, dan alasan klasik itu,” sambungnya.
Sesuai dengan komitmen Sekda pada saat melakukan pembahasan anggaran tahun 2016 yang berjanji akan mendorong percepatan pembangunan di bulan Februari pada triwulan pertama, namun hingga triwulan kedua justru belum ada pembangunan baik di PL maupun di lelang.
“Artinya, kita berharap minimal yang luncuran di perubahan 2015 saja yang direalisasikan, dan jika sampai ini belum ada pengerjaan baik PL maupun lelang, kami dari komisi III berkewajiban memanggil TAPD untuk minta penjelasannya,” pungkasnya.(Nda)
