Kabupaten Pandeglang – Dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tentu banyak aturan atau prosedur yang harus ditempuh. Untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang membuat program yang dinamakan Klinik Konseling sebagai media konsultasi dalam pengelolaan dana desa.
Bupati pandeglang Hj Irna Narulita berharap, dengan dibuatnya klinik konseling dapat membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa baik DD maupun ADD sehingga tepat sasaran.
“Karena banyak sekali aturan yang harus ditempuh dalam proses pencairan dana tersebut, saya harap para kepala desa harus banyak berkonsultasi dengan pihak BPMPD melalui klinik konseling. Mana yang boleh dan mana yang tidak, agar tidak salah langkah,” kata Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita saat sidak ke BPMPD, Rabu (13/7/2016).
Bupati juga mengatakan, dalam proses pengelolaan dana desa, program yang dijalankannya harus berbasis dokumentasi, baik sebelum, sedang berjalan, dan setelah pelaksanaan.
“Itu dilakukan agar tidak ada lagi kesalahan dalam proses pelaksanaan, karena yang digunakan adalah uang negara. Tentu harus dipertanggungjawabkan walaupun hanya satu rupiah,” lanjutnya.
Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang Tatang Effendi mengatakan, ke depan klinik konseling ini diharapkan ada di 32 kecamatan yang membawahi desa.
“Mungkin untuk saat ini kami akan konsen dulu di tingkat kabupaten. Dan desa desa yang mendapatkan kesulitan dalam pengelolaan dana desa dapat langsung datang ke klinik konseling untuk berkonsultasi,” katanya.(Humas Pemkab Pandeglang)
