Connect with us

Pemilu

Aktivis Reformasi hingga Tokoh Muhammadiyah Kompak Sebut Warga yang Ikut Aksi 22 Mei Tak Boleh Dihalangi

Published

on

Mobil dari Sumatera digeledah di Pelabuhan Merak

Petugas Kepolisian KSKP Merak dan Satreskrim Polres Cilegon saat memeriksa mobil dari Sumatera yang Masuk Pelabuhan Merak. (BantenHits.com/ Iyus Lesmana)

Tangerang – Pemerintah dinilai tengah menakuti rakyat menyusul larangan warga dari luar daerah ke Jakarta menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019, Rabu 22 Mei 2019.

Hal tersebut disampaikan Aktivis Reformasi 98 yang saat ini menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Banten Desmond Junaidi Mahesa.

“Ada aparat jumlah berlebihan ini yang aneh, ada juga melarang orang ke Jakarta, juga ada yang ngomong tanggal 22 Mei itu ditumpangi teroris. Jadi statement ini membuat institusi negara jadi rusak. Harusnya negara menjalankan tugasnya tapi ini menakuti masyarakat,” kata Desmond dalam Reuni 98 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Mei 2019 seperti dilansir gatra.com.

BACA JUGA:Penculikan 98 yang Kini Pimpin TKD Prabowo-Sandi Banten Tantang Jenderal TNI Pendukung Jokowi Lakukan Hal Ini

Anggota Komisi III DPR ini menilai aparat semakin ‘lebay’ jelang pengumuman hasil penghitungan suara pemilu 2019. Padahal di negara yang menganut sistem demokrasi hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah.

Desmond juga menyebut tidak ada yang salah dengan aksi people power sepanjang tidak mengganngu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.

“Ada suatu proses yang membuat kita jadi sakit karena memang ada aparat yang kesannya terlalu takut dan bikin statement luar biasa. Ini menurut saya yang sangat menjijikan dalam sebuah negara demokrasi yang kita sebenarnya kebebasan ini kita jaga bersama,” ujar Desmond.

Tak Melanggar Konstitusi

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan people power merupakan konsekuensi demokrasi, tidak melanggar konstitusi serta tidak boleh dihalang-halangi.

“Tetapi syaratnya people power itu merupakan aksi damai, tanpa kekerasan dan tidak terjebak anarkisme,” kata Din seusai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu, 19 Mei 2019 seperti dilansir galamedianews.com.

BACA JUGA: Investigasi Kematian Massal Petugas KPPS Ramai Disuarakan; Muhammadiyah Sebut KLB, KAHMI Dorong Dibentuk TPF

Menurut Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, aparat keamanan seharusnya juga menghadapinya dengan sikap damai dan mengayomi.

Ia tidak setuju people power yang memaksakan kehendak dan berakhir chaos, karena hanya akan membuat sesama muslim berhadapan.

“Harga sosialnya terlalu mahal. Itu sikap saya. Saya pendukung perdamaian,” katanya.

Sebelumnya, massa aksi dari Banten disebut sudah memiliki strategi terkait pemberangkatan massa aksi ke Jakarta 22 Mei besok. Strategi diterapkan setelah berkaca pada pengalaman aksi sebelumnya yang selalu dihadang aparat.

“Mereka sdh belajar dari pengalaman yg telah lalu, saya kira mereka punya strategi masing2, saya jg ga perlu tahu strategi mereka,” kata Koordinator Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) Al Faqier Abu Wildan, Minggu, 19 Mei 2019.

BACA JUGA: Jelang Aksi 22 Mei; Massa Banten Terapkan Strategi, 10 Ribu Orang dari Jatim Urunan Pakai Uang Pribadi

Al Faqier juga memastikan, meski tidak dikoordinir, Banten dipastikan akan tetap menjadi wilayah ‘penyumbang’ massa aksi terbesar.

“Berdasarkan pengalaman aksi2 yg lalu di Jakarta Insya Allah Banten adalah salah satu provinsi pensuplai massa terbesar,” jelasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending