Jakarta – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tengah dirundung ‘kisah pilu’: utang menggunung hingga Rp 35,22 triliun hingga berimbas rencana PHK massal terhadap 1.300 buruhnya.
Lima bulan sebelum kondisi sesungguhnya di perusahaan plat merah ini terkuak ke khalayak, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim mengklaim kondisi perusahaan yang dipimpinnya dalam kondisi baik.
Pernyataan Silmy saat itu seolah ingin membantahkan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang membeberkan fakta soal perusahaan BUMN merugi, termasuk salah satunya PT Krakatau Steel.
Ekonom senior yang juga mantan Menko Maritim Rizal Ramli menyebut semestinya impor baja dari China dikurangi di tengah perusahaan BUMN PT Krakatau Steel mengalami kerugian.
Mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu mengatakan seharusnya pemerintahan Jokowi yang fokus pada pembangunan infrastruktur, juga memberikan kontribusi pada peningkatan penjualan baja perusahaan pelat merah.
“Infrastruktur digenjot dalam empat setengah tahun terakhir, maka harusnya penjualan dan keuntungan Krakatau Steel naik, tetapi yang naik malah justru impor baja dari Tiongkok, yang harganya dumping dan aturan impornya dipermudah oleh menteri perdagangan,” kata Rizal dalam rilis yang diterima, di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019 seperti dilansir jpnn.com.
Karena itu, Rizal yang juga ekonom senior itu merasa tidak aneh kalau PT Krakatau Steel merugi. Rizal mengaku pernah memberi usul kepada pemerintah Jokowi.
Usulan itu adalah pemerintahan Jokowi berani melaksanakan kebijakan antidumping dengan menerapkan bea masuk 25 persen terhadap baja dan turunannya pada tahun lalu. Rizal menegaskan jika kebijakan itu dilaksanakan, Krakatau Steel akan untung karena produksi baja dalam negeri naik.
Menurut Rizal, salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa mengatasi kondisi ekonomi yang buruk adalah dengan mengurangi defisit current account dan impor.
Rizal mengkritisi sikap pemerintah Jokowi yang hanya berani dan fokus pada upaya pengurangan impor terhadap komoditi kecil. Menurutnya, pemerintah sebaiknya juga memfokuskan pada 10 komoditas impor yang besar, khususnya baja dari Tiongkok dan mobil dari Jepang.
Rizal menyebut, awal Oktober 2018 lalu, 67 persen baja berasal dari impor dan dijual murah di Indonesia. Tidak heran, kata Rizal, jika industri baja dalam negeri seperti Krakatau Steel merugi.
“Restrukturisasi KS membuat utang sustainable tetapi tidak tingkatkan sales,” ujarnya.
Saat ini, penolakan terhadap rencana restrukturisasi di PT Krakatau Steel yang salah satu opsinya PHK massal, semakin meluas di Cilegon. Buruh melakukan aksi berturut-turut sejak Selasa-Rabu, 2-3 Juli 2019.
Pada Selasa, 2 Juli 2019, ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana restrukturisasi dengan opsi PHK massal. Selain PHK, manajemen bisa mengambil opsi mengurangi tunjangan-tunjangan untuk pejabat PT Krakatau Steel.
Sehari setelahnya, Rabu, 3 Juli 2019, ribuan buruh outsourching dari berbagai serikat pekerja di Kota Cilegon sepakat untuk memblokir jalan kawasan industri baja terbesar di Asia itu.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
