Pandeglang – Tiga proyek pekerjaan infrastruktur yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, mengalami krisis waktu pekerjaan.
Proyek-proyek tersebut dipastikan tak selesai sesuai tenggat 120 hari kerja seperti tertera dalam kontrak yang dimulai dari Juli 2019 ini.
Berdasarkan data yang diterima BantenHits.com, tiga pekerjaan itu yakni Penggantian Jembatan Cikupaen, Kecamatan Sindangresmi; Peningkatan Jalan Bengras-Pasirgundu, Kecamatan Carita; Peningkatan Jalan Munjul-Curuglanglang, Kecamatan Munjul.
Kekinian, hingga 14 Oktober 2019, progres pekerjaan penggantian Jembatan Cikupaen baru sampai 49 persen, peningkatan jalan Bengras-Pasirgundu 57 persen dan peningkatan jalan Munjul-Curuglanglang baru mencapai 41 persen.
Tiga pekerjaan itu menyedot anggaran sangat besar, yakni pekerjaan Jembatan Cikupaen Rp 4,5 miliar, Jalan Bengras-Pasirgundur Rp 2,4 miliar dan Jalan Munjul-Curuglanglang Rp 8,7 miliar.
Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang, Ade Taufik mengakui jika tiga pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan hari kerja. Dia menyebut, ketiga pekerjaan itu mengalami krisis.
“Ya memang ada beberapa yang krisis, yang DAK tapi kita sudah lakukan teguran dan SCM (pemanggilan). Bahkan kita juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan,” kata Ade di kantornya, Kamis, 17 Oktober 2019.
Ketiga proyek infrastruktur tersebut dikerjakan CV Patih Jaya, CV Mitra Utama dan Kaukus Muda. Ade menyebut masih memaklumi keterlambatan itu, karena para pengusaha beralasan keterlambatan itu dari bahan baku yang terlambat dari pihak batching plant.
Namun, jika teguran ke satu-tiga tidak diindahkan juga oleh para pengusaha itu, DPUPR Pandeglang, tidak segan untuk memutus kontrak.
“Teguran ada 3 kali, kalau teguran satu belum mencapai juga akan kita panggil lagi. Kalau konsekuensi ahirnya masih sangat lemah akan kita putus kontrak,” jelasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
