Berita Tangsel – Mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dikeluhkan para orangtua di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Salah satunya diungkapkan warga di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel. Menurut mereka, saat ini sekolah negeri memang digratiskan oleh pemerintah. Namun pelaksanaan PPDB yang bermasalah, membuat anak-anak mereka tidak diterima di sekolah negeri di lingkungan mereka tersebut.
“PPDB kemarin anak saya tidak lolos jalur zonasi, jadi harus ke sekolah swasta yang lebih jauh dan mahal biayanya. Padahal saya yang paling butuh,” ungkap Sahroni, warga RT 01/RW, Kampung Rawalele, Jombang, saat berdialog dengan Caleg DPR RI Nomor Urut 16 Dapil Banten III dari Perindo Dr Novianty Elizabeth, Sabtu 15 Juli 22023.
Untuk itu dia berharap kepada Novianty agar bisa memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di Tangsel.
“Pendidikan anak-anak sangat berharga sekali. Kalau pendidikan saja susah, bagaimana kita bisa mengubah nasib ekonomi keluarga kita nantinya. Saya ingin supaya Bu Novianty ini bisa memperjuangkan,” jelasnya.
Mendengar aspirasi warga, Novianty mengaku akan mengupayakan akses pendidikan yang tidak hanya gratis tapi juga bermutu, dari tingkat SD hingga SMA atau selama 12 tahun.
“Pendidikan bermutu akan menjadi modal kuat dalam menciptakan keluarga sejahtera. Kalau bicara pendidikan bermutu pasti biayanya besar, sedangkan banyak warga mengeluh kalau tidak punya uang bakal dikesampingkan. Jadi itu yang kita perjuangan bersama Perindo,” terangnya.
Bacaleg DPR RI yang juga praktisi pendidikan yang sudah berkecimpung selama 28 tahun ini tidak hanya bermodal teori. Novianty, telah terjun langsung ke lapangan berusaha membantu anak-anak agar dapat merasakan pendidikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, melalui sekolah swasta yang dikelolanya.
“Saya mengelola Sekolah Putra Pertiwi di Pondok Cabe, Tangsel, dari SD sampai SMA. Kita sediakan beasiswa juga, bagi ibu dan bapak yang anaknya butuh, bisa langsung ke sana,” terangnya.
Dosen Pascasarjana di Universitas Jayabaya Jakarta ini juga mengkritisi pelaksanaan sistem PPDB yang amburadul. Menurutnya masih banyak pelanggaran yang terjadi di sana.
“PPDB itu wujud ketidak keterbukaan sistem seleksi. Ada aturan tapi diselewengkan, sehingga seleksi jalur afirmasi, zonasi, prestasi tidak sesuai. Ada yang rumahnya dekat dengan sekolah tapi tetap tidak diterima. Jadi perlu evaluasi dan perlu perjuangan juga, sehingga tidak merugikan masyarakat, khususnya menengah ke bawah,” tegasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
