Serang – Polda Banten mulai melakukan pembatasan dan pengendalian mobilitas warga, menyusul diterapkannya kebijakan PPKM di Provinsi Banten.
Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto mengatakan, mulai tadi malam seluruh pintu masuk wilayah perbatasan di Banten dilakukan pengetata untuk membatasi mobilitas warga.
Menurut Rudy, kebijakan tersebut akan diterapkan mulai tengah malam nanti. Dia menegaskan melalui kebijakan itu, masyarakat dilarang melakukan mobilitas di luar kegiatan yang diizinkan satgas COVID-19.
“Tidak boleh ada satu pun yang melakukan mobilitas di luar dari pada kegiatan yang esensial dan kritikal,” ungkap Kapolda, Sabtu 3 Juli 2021.
Ada beberapa titik yang tersebar di seluruh wilayah Polda Banten yang akan dijaga polisi. Polda Banten juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas di sejumlah titik.
“Selain pembentukan satgas juga akan dilakukan pembatasan dan pengendalian mobilitas pada 18 titik serta pembatasan dan penyekatan mobilitas pada 2 titik di wilayah hukum Polda Banten,” tuturnya.
Untuk diketahui, titik pembatasan Mobilitas yaitu Kawasan Puspem Kab. Tangerang dari Pukul 18.00 sampai 06.00 wib dan polres Lebak jalan abdi negara alun-alun Barat kota Rangkasbitung dari pukul 19.00 sampai dgn 24.00 wib. 18 titik pengendalian mobilitas berada di 6 Kabupaten dan kota seprovinsi Banten
Rudy mengatakan langkah tegas itu harus diambil, mengingat angka kenaikan positif virus Corona di Banten makin tinggi. Kondisi itu disebutnya harus segera dihentikan.
“Dari 6 Kabupaten/kota di daerah hukum Polda Banten yang masuk level 4 hanya di Kota Serang, sedangkan 4 lainnya masuk kriteria wilayah level 3 dan Pandeglang masuk level 2,” jelasnya.
“Maka dari itu saya berharap agar semua pihak ikut berpartisipasi mendukung Polda Banten dalam pelaksanaan PPKM Darurat secara tegas di wilkum Polda Banten,” tandasnya.
Editor : Engkos Kosasih
