Banten Hits – DPRD Kabupaten Lebak menilai, penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih lemah dan belum efektif. Soal penegakan Perda di Lebak, Satpol PP diminta belajar ke Kabupaten Bandung Barat.
Hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPRD Lebak ke Kabupaten tersebut menyebut, tak ada yang berbeda regulasi yang digunakan Satpol PP dalam penegakan Perda. Namun, dari sisi esensi DPRD menilai sangat jauh berbeda.
Anggota Komisi I DPRD Lebak Aan Suranto mengatakan, di Bandung Barat, Satpol PP benar-benar menjadi ujung tombak, kinerjanya pun benar-benar profesional. Sehingga kata Aan, Satpol PP menjadi lembaga yang sangat strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten yang dipimpin Bupati Abu Bakar tersebut.
“Penegakan Perda di sana humanis, tapi mereka tetap tegas dan tidak main-main dan tidak ada anggota yang ikut membekingi pelanggar Perda,” kata Aan, Senin (21/3/2016).
Aan mengaku, hasil kunker Komisinya akan langsung disampaikan kepada Pemkab Lebak. Tujuannya, agar satpol PP menjadi lembaga pendongkrak PAD. Untuk itu, perlu ada koordinasi antar SKPD dengan baik, sehingga tidak ada tidak ada istilah saling lempar tanggungjawab.
“Koordinasi di sini bukan hanya sekedar koordinasi saja, melainkan harus dengan cara-cara tertentu, cara-cara itu kita harus adopsi dari Bandung Barat yang sudah berhasil hingga menjadi lembaga yang sangat disegani,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Lebak lainnya, Emuy Mulyanah. Politisi PDI-Perjuangan ini melihat, penegakan regulasi daerah benar-benar dilaksanakan dengan cara profesional.
Misalnya kata Emuy, doal Perbub larangan merokok di lingkungan SKPD dengan denda dan sanksi bagi pelanggarnya. Begitu juga dengan penertiban baliho iklan yang terdata dan tertata dengan baik, sehingga tidak ada baliho iklan yang kadaluarsa ijin atau pajaknya.
“Kami berharap kedepan Satpol PP di Lebak bisa mencontoh semua esensi yang diterapkan Pol PP Bandung Barat,” pintanya.(Nda)
