Pandeglang – Kejari Pandeglang menilai, program sertifikat tanah gratis melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) perlu diawasi secara ketat, mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah desa.
BACA JUGA: OTT di Pandeglang Terkait Dugaan Pungli Sertifikat Tanah
Pada tahun ini, sebanyak 5.000 bidang tanah di Pandeglang yang akan disertifikat melalui program PTSL.
“PTSL ini sudah jelas gratis. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai leading sector dan aparatur desa sebagai pelaksana harus berhati-hati. Harus ikuti aturan yang sudah ditentukan,” kata Kajari Pandeglang, Nina Kartini saat menghadiri sosialisasi pelaksanaan PTSL, di Oproom Setda Pandeglang, Kamis (1/2/2018).
BACA JUGA: Warga Bojongmanik Tuntut Polisi Tindak Lanjuti Laporan Pungli Sertifikat Tanah
Kejari Pandeglang kata Nina, akan mengusulkan agar dibentuk tim khusus untuk memantau program PTSL. Hal ini guna mencegah praktik pungli pada program nasional tersebut.
“Untuk pengawasan memang baru sebatas di BPN dan pemerintah. Makanya ke depan kami akan beri masukan agar ada tim khusus yang memantau program ini,” jelas Nina seraya menegaskan, pelaku pungli akan berhadapan dengan hukum.
BACA JUGA: Ini Modus Pungli Sertifikat Prona di Pandeglang
Untuk diketahui, Polres Pandeglang masih mendalami dugaan praktik pungli PTSL di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi. Setiap warga yang akan mengurus sertifikat tanah dipungut oleh panitia yang berasal dari aparatur desa setempat dengan besaran pungutan bervariatif. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.(Nda)
