Cilegon – Kejaksaan Negeri Kota Cilegon menegaskan, tak semua permintaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D dari Pemkot Cilegon disetujui. Kejari selalu memastikan apakah proyek sejak awal sudah direncanakan sebaik mungkin atau tidak.
Hal tersebut disampaikan Kajari Cilegon Andi Mirnawaty usai peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Senin, 10 Desember 2018.
“Karena kita bukan tempat untuk dijadikan kambing hitam. Kemudian bahwa ini ada masalah atau apa tapi kita minkan,kita bukan itu. Jadi semua proyek yang kita TP4D kan itu benar-benar kita lakukan pendampingan secara maksimal untuk mencegah adanga penyimpangan dalam pelaksaannya,” ungkapnya.
Pemkot Cilegon, ungkap Andy, sejauh ini tergolong rawan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
“Cilegon cukup rawan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin dengan tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah itu, khusus yang dimintakan,” kata Andi.
Andi tak menampik masih banyak OPD yang menganggap dengan pendampingan TP4D pelakskanaan proyek lebh ribet karena setap bulan dilakukan monitoring.
“Kita libatkan inspektorat. Dulu kan nggak seperti itu. Sekarang kalau kita TP4D kan inspektorat harus terlibat dari awal, terus setiap ada pencairan harus ada audit. Audit itu diperiksa dulu dari Inspektorat. Jadi tidak asal. Misalnya pekerjaan baru 40 persen, terus cairnya 50 persen itu tidak akan mungkin,” urainya.(Rus)
